Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo sepanjang norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, masing-masing menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan yang menegaskan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung” telah melahirkan hak imunitas tanpa batas kepada jaksa telah menyebabkan impunitas terhadap para jaksa, dan diskresi Jaksa Agung, sehingga bertentangan dengan prinsip equality before the law. 2. Bahwa norma Pasal 35 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer”. Berkenaan dengan norma Pasal a quo, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal a quo merupakan bentuk intervensi terselebung yang dilegalisasi. Menurut para Pemohon Pemberian kewenangan kepada Jaksa 485 Agung untuk memberikan Pertimbangan Teknis Hukum kepada Mahkamah Agung dalam Perkara tingkat Kasasi disemua Badan Peradilan ditafsirkan sebagai "bentuk terselubung" dari "intervensi diam-diam", maka tindakan itu dapat dianggap sebagai legalisasi tindakan melawan pengadilan (contempt of court) secara diam-diam. Sebab Pemberian Pertimbangan Teknis Hukum yang dimaksud dapat diduga merupakan kewenangan terselubung bagi Jaksa Agung untuk "membuat kekacauan bagi Mahkamah Agung dalam memutus Perkara”. 3. Setelah mencermati sacara saksama, kami menilai bahwa terkait pengujian norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan sejatinya tidak dimaksudkan sebagai pemberian imunitas absolut, melainkan sebagai mekanisme perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bila membaca secara utuh ketentuan Pasal 8 ayat (5) dimaksud, ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa izin Jaksa Agung diperlukan dalam melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa adalah dalam hal jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Norma tersebut memberikan kepastian perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya di bidang penuntutan yang merupakan conditio sine qua non dalam proses penegakan hukum. Apabila perlindungan semacam ini ditiadakan, maka posisi jaksa akan menjadi rentan terhadap intervensi, yang pada akhirnya dapat memperlambat dan menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan. 4. Terlebih lagi, apabila terhadap izin Jaksa Agung dimaksud diberlakukan batas waktu tertentu atau 30 hari sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, pemberlakuan batas waktu demikian berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis fiktif positif yang justru dapat membahayakan proses penegakan hukum karena dapat membuka ruang bagi tindakan terhadap jaksa sepanjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Kalaupun norma batas waktu demikian hendak diberlakukan maka pembentukannya haruslah dilakukan melalui proses legislasi. 5. Demikian pula, terhadap permohonan pengecualian dari syarat izin dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara 486 berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus, hal tersebut haruslah dipahami dalam konteks implementasi norma yang sangat terkait dengan sifat (nature) dari hal yang disangkakan terhadap jaksa. Bahkan dalam kondisi demikian, secara proporsional, izin dari Jaksa Agung tetap diperlukan sebagai mekanisme perlindungan yang terukur. 6. Posisi jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana menuntut adanya perlindungan hukum yang proporsional dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tanggung jawab yang diemban jaksa dalam kapasitasnya sebagai pelaksana penuntutan atas nama negara memberikan konsekuensi perlunya mekanisme khusus dalam proses penegakan hukum yang menyangkut tindak pidana yang diduga dilakukan oleh jaksa saat menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bukanlah merupakan bentuk imunitas absolut terhadap jaksa sebab dari rumusan norma itu sendiri telah terang bahwa jaksa dapat dikenakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penahanan dan penangkapan atas izin Jaksa Agung. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan lebih tepat dipahami sebagai mekanisme prosedural yang mengatur tata cara penindakan terhadap jaksa. Artinya, jaksa tetap dapat diproses secara hukum, tetapi dengan syarat adanya izin dari Jaksa Agung sebagai bentuk pengendalian internal. 7. Keberadaan mekanisme perizinan ini justru mempertegas bahwa tidak ada impunitas bagi jaksa, sebab setiap tindakan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, independensi jaksa harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas, sehingga setiap pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa dapat dievaluasi secara transparan dan terukur. Akuntabilitas menjadi alat ukur dalam menilai pelaksanaan tugas seorang jaksa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Izin Jaksa Agung menunjukkan baik perlunya independensi maupun keharusan adanya akuntablitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. 8. Dengan demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan ini tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana jaksa, melainkan hanya mengatur tata cara atau prosedur penindakannya. Sementara impunitas berarti kondisi ketika pelaku pelanggaran hukum tidak dapat ditindak, hal yang jelas berbeda dari 487 norma a quo. Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak menutup kemungkinan jaksa diproses hukum, hanya saja ada mekanisme perizinan untuk memastikan penindakan dilakukan secara proporsional, mengingat jaksa adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi strategis negara. Ketentuan mengenai perlunya izin dari Jaksa Agung sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak dapat dipandang sebagai bentuk impunitas, melainkan merupakan prosedur administratif yang bertujuan untuk memastikan adanya dasar yuridis yang kuat sebelum tindakan kepolisian dilakukan terhadap jaksa yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan bukan terhadap perbuatan jaksa di luar kedinasan. Di samping itu, dalam tubuh institusi Kejaksaan telah tersedia mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin internal yang berlaku terhadap seluruh jaksa, baik atas tindakan dalam kapasitas jabatan maupun di luar jabatan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa jaksa tidak berada di atas hukum, melainkan tetap tunduk pada ketentuan hukum yang sejalan dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penegakan hukum. Terlebih, dari perspektif doktrin hukum, perlindungan yang diberikan kepada jaksa dalam ketentuan a quo bukanlah absolute immunity sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, namun lebih merupakan bentuk prosecutorial immunity yang bersifat relatif, yang hanya terbatas pada pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan fungsional jaksa. 9. Selanjutnya, berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan, satu hal yang menurut kami yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah kedudukan jaksa sebagai advocaat generaal, yakni pejabat yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam konteks sistem hukum yang menempatkan Jaksa Agung tidak hanya sebagai pimpinan lembaga Kejaksaan, tetapi juga sebagai advocaat generaal yang memiliki peran konstitusional dalam menjaga konsistensi penegakan hukum, khususnya pada tingkat kasasi. Dalam kaitan ini, berkenaan dengan norma Pasal 35 ayat (1) huruf e yang menyatakan, “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: ….. e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer”, merupakan norma yang berkaitan dengan wewenang Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan 488 teknis hukum kepada Mahkamah Agung yang tidak dapat dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengajuan pertimbangan teknis hukum dimaksud pada dasarnya merupakan bahan pengayaan, sehingga tidak dapat diartikan sebagai bentuk intervensi. Terlebih, pertimbangan teknis hukum tersebut lebih merupakan masukan yang bersifat tidak mengikat bagi Mahkamah Agung, mengingat kewenangan dalam memutus perkara tetap berada pada majelis hakim yang bersangkutan, sehingga pertimbangan teknis hukum yang diberikan kepada Mahkamah Agung sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mengintervensi hakim dalam memberikan putusan. Terlebih hal tersebut merupakan perwujudan dari angka 20 Guidelines on the Role of Prosecutor dan International Association of Prosecutor pada bagian “Relations with other government agencies or insitutions”. 10. Dalam kaitan hal tersebut, sebagai advocaat generaal, Jaksa Agung –sekali lagi-- tidak dapat diartikan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman in casu Mahkamah Agung, melainkan bagian dari tradisi sistem peradilan modern yang juga diterapkan dalam praktik di beberapa negara, seperti Belanda, yang menjadi referensi historis dan yuridis perkembangan sistem hukum Indonesia. Peran Jaksa sebagai officier de justice atau aparat penegak hukum yang profesional menuntut adanya keterlibatan aktif dalam memastikan penerapan hukum secara tepat, konsisten, dan sesuai prinsip keadilan. Oleh karena itu, ruang partisipasi Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum teknis dalam proses kasasi, apabila dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, justru sejatinya memperkuat prinsip checks and balances dalam konteks mewujudkan penegakkan keadilan (justice enforcement). 11. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat kami sepanjang pengujian norma Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya ditolak. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 489 Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani, Achmad Edi Subiyanto, dan Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih 490 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani ttd. Achmad Edi Subiyanto ttd. Syukri Asy’ari