Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 48 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), selanjutnya disebut UU 6/2014, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 49 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 50 diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) [Sic!] UU 6/2014, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 39 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagian para Pemohon tinggal di pedesaan yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung sehingga para Pemohon memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan sebagian para Pemohon tinggal di kelurahan yang secara yuridis lurahnya menjabat karena adanya penunjukan oleh bupati/walikota; 4. Bahwa menurut para Pemohon kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung merugikan hak konstitusionalnya karena para Pemohon harus menunggu selama 6 (enam) tahun untuk dapat ikut dalam kontestasi pemilihan kepala desa, termasuk apabila kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun ke depan ternyata tidak memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang baik (tidak berkompeten dan tidak kapabel) sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kemajuan desa atau bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat desa. Selain itu dengan adanya periodisasi sebanyak 3 (tiga) periode yang diberikan kepada kepala desa semakin menghambat hak kontitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan apabila para Pemohon akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apabila kepala desanya adalah petahana yang 51 melakukan tindakan koruptif maka para Pemohon harus menunggu 18 tahun untuk dapat ikut proses pemilihan kepala desa secara adil dan fair tanpa dihantui ketidakadilan dari petahana; 5. Bahwa terkait dengan para Pemohon yang secara yuridis formil alamat tinggalnya di kelurahan di mana lurahnya menjabat karena penunjukkan oleh bupati/walikota merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena para Pemohon merupakan pembayar pajak dan penikmat manfaat dari APBN sehingga apabila dana desa yang diambil dari APBN dikorupsi oleh kepala desa maka akan merugikan para Pemohon. Selain itu, dari segi karier politik, tidak tertutup kemungkinan para Pemohon akan menjabat sebagai presiden, gubernur, atau bupati/walikota namun terdapat ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum, serta adanya diskriminasi antara periodisasi masa jabatan presiden, gubernur, atau bupati/walikota yang hanya 2 (dua) periode dengan kepala desa yang memiliki periode masa jabatan sebanyak 3 (tiga) periode; Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 4 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa pada awalnya permohonan hanya diajukan oleh 1 (satu) orang Pemohon, kemudian dalam perbaikan permohonan, Pemohon bertambah 11 orang sehingga menjadi 12 orang Pemohon dan tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum. Dalam penjelasannya, para Pemohon membagi dirinya menjadi 2 (dua) kelompok yaitu para Pemohon yang kepala desanya dipilih melalui pemilihan langsung dan para Pemohon yang secara yuridis lurahnya menjabat berdasarkan penunjukkan bupati/walikota. Namun, para Pemohon tidak menguraikan lebih l