Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 40 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 yang masing-masing menyatakan: a. ayat (10): Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. ayat (11): Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 41 2. Bahwa para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dengan berbagai macam profesi merasa memiliki hak memilih dan dipilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah, di mana Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah ikut berpartisipasi aktif memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur DKI Jakarta. Adapun Pemohon VI berpartisipasi aktif untuk memilih Kepala Daerah pada wilayahnya yaitu Jawa Barat (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10) b. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016, Pemohon I yang berprofesi sebagai mahasiswa mengkhawatirkan penggantian kepala daerah dengan menunjuk pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan ketentuan a quo, yang belum tentu mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan masyarakat setempat, baik meningkatkan maupun meneruskan program yang sudah dijalankan oleh kepala daerah sebelumnya. c. Bahwa Pemohon II dan Pemohon V yang berprofesi sebagai wiraswasta merasa dengan adanya ketentuan yang diuji oleh para Pemohon telah menentukan kepala daerah yang telah dipilih secara langsung oleh Pemohon II dan Pemohon V karena masa jabatannya sudah habis digantikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah tempatnya bertugas, bahkan bisa menghilangkan kebijakan yang sudah berjalan, misalnya kebijakan di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibutuhkan oleh masyarakat. d. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV yang berprofesi sebagai tenaga pendidik merasa tidak yakin pejabat ASN yang ditunjuk untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya sudah habis dengan mendasarkan kepada Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 dapat memahami masalah pendidikan di wilayah tempat yang ditugaskan untuknya. Sehingga, dikhawatirkan pejabat tersebut akan membuat kebijakan yang tidak seharusnya bahkan bisa saja menghilangkan kebijakan yang sudah berjalan 42 padahal kebijakan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, kebijakan mengenai program bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan lain sebagainya. e. Pemohon VI yang juga merupakan wiraswasta dan pernah mengikuti pemilihan kepala daerah di Jawa Barat merasa tidak yakin Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk baik di tingkat I yaitu Penjabat Gubernur Jawa Barat dan tingkat II yaitu Penjabat Bupati Kabupaten Bogor akan bisa sebaik Kepala Daerah terpilih dalam memerhatikan kepentingan rakyat. 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon yang masing-masing pernah berperan aktif dengan menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (causal verband) anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah di wilayahnya masing-masing, dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 karena para Pemilih seharusnya m