Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 16 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 17 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma frasa “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” dalam Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ, yang rumusan Pasal 311 ayat (1) UU LLAJ selengkapnya menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).” 2. Bahwa semua Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia serta mahasiswa/mahasiswi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, yang dalam aktivitas kesehariannya menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor. Selain hal tersebut, Pemohon I menyatakan sebagai mitra ojek online Grab, yaitu sebagai pengemudi (driver); 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, masing-masing telah membuktikan status kewarganegaraan dengan mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi KTP-el yang masih berlaku; membuktikan status sebagai mahasiswa/mahasiswi dengan mengajukan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan; serta membuktikan sebagai pengendara kendaraan bermotor dengan mengajukan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku; 4. Bahwa Pemohon I telah membuktikan status sebagai mitra ojek online dengan mengajukan bukti P-7 berupa print out halaman profil aplikasi pengemudi ojek online Grab; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon V telah membuktikan status sebagai pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan mengajukan bukti P-6 berupa fotokopi Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor 059/USJ-01/A-22/2019 tentang Pengurus Organisasi 18 Kemahasiswaan Periode 2019-2020 Di Lingkungan Universitas Sahid Jakarta, tanpa tanggal, bulan April 2019; 6. Bahwa para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan karena selama beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor sering mengalami keadaan membahayakan akibat adanya anak-anak di bawah umur, bahkan masih usia sekolah dasar, yang mengendarai kendaraan bermotor secara “ugal-ugalan”. Keadaan membahayakan demikian, menurut para Pemohon, dapat dicegah apabila terdapat sanksi pidana yang mengancam pemilik kendaraan bermotor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur tersebut; 7. Bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon baik sebagai Warga Negara Indonesia, mahasiswa/mahasiswi, pengendara kendaraan bermotor, maupun sebagai pekerja/pengemudi ojek online diberi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perlindungan hukum yang salah satunya diberikan untuk menjamin keselamatan para Pemohon di jalan raya dan/atau selama melakukan aktivitas keseharian, menurut Mahkamah berpotensi dirugikan akibat perilaku pengendara kendaraan bermotor lain yang ternyata masih di bawah umur dan tidak memenuhi syarat untuk berkendara di jalan raya; 8. Bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku pengendara di bawah umur dimaksud, memang dimungkinkan tidak lagi terjadi ketika UU LLAJ yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dimaknai dengan memperluas norma dengan memberikan/mengancamkan sanksi pidana kepada pemilik kendaraan bermotor dan/atau orang yang dengan sengaja memberikan dan/atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur tersebut. Namun demikian, Mahkamah harus mempertimbangkan lebih lanjut apakah pemaknaan yang memperluas demikian bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak; 9. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang diajukan pengujian oleh pa