Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang- Undang in casu UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang 13 yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan sebagai warga negara Indonesia, anggota/kader, fungsionaris/pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008. Menurut para Pemohon di dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang a quo terdapat inkonsistensi, kontradiktif, dan multitafsir, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta 14 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon sebagai anggota/fungsionaris/ pengurus DPC Partai Politik Pemilu Tahun 2009 memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab strategis dalam kehidupan demokrasi, juga sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Para Pemohon sebagai kader dan pengurus partai politik Partai Persatuan Pembangunan berkepentingan untuk membesarkan partai serta berupaya untuk menjaga dan mengantisipasi segala hal yang merugikan partai, serta yang dapat mengganggu kinerja dan program kepartaian. Bahwa pada persidangan tanggal 12 April 2010, para Pemohon mempertegas mengenai kedudukan hukumnya yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan alasan- alasan tersebut, para Pemohon menganggap diri mereka memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang- Undang a quo; [3.8] Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, harus dibuktikan apakah pasal yang dimohonkan pengujian ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan, yang bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial, serta apakah kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut berkaitan langsung dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Desember 2009 telah menggunakan lambang dan kop surat Partai Persatuan Pembangunan. Surat Kuasa Khusus tersebut merupakan surat kuasa dari para Pemohon kepada advokat/pengacara Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Apabila para Pemohon dalam permohonan a quo menggunakan kedudukan hukum atas nama Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan, seharusnya surat kuasa khusus tersebut dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan a quo tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tangerang Selatan; 15 [3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, apakah dirugikan oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan, “4 Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya; 5 Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU”; Bahwa permohonan a quo ternyata bukan merupakan pengujian terhadap Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2008, karena sesuai uraian dalam pokok permohonannya, kerugian hak konstitusional para Pemohon secara nyata diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Bant