Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing- Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 248 Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; 249 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Papua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), sebagai berikut: [3.5.1] Sesuai dengan fakta persidangan terdapat dua berita acara, yaitu: 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU); 2. Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas; 3. Saksi Pemohon hadir dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua namun tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1- KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU); [3.5.2] Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil 250 Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan, “KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC - KWK.KPU dan Model DC1 - KWK.KPU)”. [3.5.3] Pemohon dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (seharusnya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (seharusnya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013); [3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan a quo yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1- KWK.KPU (vide bukti P-10 = bukti T-1 = bukti PT-01) bukan terhadap Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 25