Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011(vide Bukti P-3) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03/Kpts/KPU-Kab- 011.329078/2011 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011 pada tanggal 15 Januari 2011(vide Bukti P-4) yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 128 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 129 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011 (vide Bukti P-3), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-011.329078/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2011, para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai Pemohon I, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai Pemohon II, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon III (vide Bukti P-2); 130 [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab- 011.329078/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2011, tanggal 15 Januari 2011 (vide Bukti P-3 = Bukti T-2); Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 17 Januari 2011; Selasa, 18 Januari 2011; dan Rabu, 19 Januari 2011, karena hari Ahad, 16 Januari 2011, bukan hari kerja; [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 53/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; 131 Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata para Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pelanggaran- pelanggaran yang didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, sebagai berikut: [3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya