Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009 ), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), selanjutnya disebut UU 8/2010), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. 16. Bukti P- 8 : Fotokopi Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2020 Volume 130/THN X/2020; 17. Bukti P- 9 : Fotokopi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. The FATF Recommendations. Adopted by the FATF Plenary in February 2012. 40 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 41 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia, dimana Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide bukti P-2b dan bukti P-2d) serta Pemohon III dan Pemohon IV berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (vide bukti P-2f dan P-2h), yang memiliki hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup instansinya masing-masing. Namun dengan berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak 42 memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam menangani kasus dugaaan tindak pidana pencucian uang; 3. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon I adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kasus HS, dengan dugaan melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon I menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010. Namun Pemohon I tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil; 2. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon II adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon II menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010. Pemohon II berupaya untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh PT. LM. Namun upaya tersebut terhambat saat Pemohon II berkordinasi dengan Kejaksaan setempat, Pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan tersebut meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU. 3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon III adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan (transhipment) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. SS 2. dengan tidak menggunakan Surat