Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah menguji konstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 9 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu UU 10/2008, terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus menjelaskan: (a) kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; (b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas. [3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, 10 Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan bekerja sebagai Kepala Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Pemohon juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi salah satu syarat kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU MK, oleh karena itu, yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dalam kedudukan demikian hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008. [3.8] Menimbang bahwa dalam menjelaskan anggapannya tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008, Pemohon mengajukan argumentasi sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon akan dicalonkan oleh partainya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan wilayah Nusa Tenggara Timur; 11 b) Bahwa Pemohon, sebelum aktif dan menjabat sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, pernah menjalani pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sic!); c) Bahwa Pemohon menganggap Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 merugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU 10/2008 dimaksud mengakibatkan Pemohon tidak dapat dipilih oleh masyarakat menjadi anggota DPR. Adapun Pasal 50 ayat (1) UU 10/2008 tersebut berbunyi, “Bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: a. ... g. tidak pernah djatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; d) Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; e) Bahwa, di samping itu, Pemohon juga menyatakan dirinya mempunyai hak yang sama untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut serta untuk menjadi anggota DPR yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, syarat adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] di atas, telah terpenuhi. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, baik syarat subjek hukum maupun syarat adanya kerugian hak konstitusional Pemohon telah terpenuhi sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo, oleh karena itu selanjutnya Mahkamah harus memeriksa dan mempertimbangkan Pokok Permohonan. 12 Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa isu konstitusional yang menjadi pokok permohonan a quo adalah bertentangan-tidaknya materi muatan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dengan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam dalilnya mengenai pertentangan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengemukakan argumentasi sebagai berikut: a) Dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut berarti seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun boleh menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut Pemohon, hal itu berarti telah terjadi kepastian hukum yang tidak adil serta perlakuan yang tidak sama di depan hukum dalam kaitannya dengan diri Pemohon; b) Persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tersebut, menurut Pemohon, membuat kriteria yang membedakan