Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), yang selanjutnya disebut UU 2/2011, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan 42 konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 43 konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu Pasal 28: ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28C ayat (2): ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1): ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 yang menyatakan: “Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik tetap diakui keberadaannya 44 dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”. [3.8] Menimbang bahwa menurut para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo, frasa ”dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”, sangat merugikan para Pemohon dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu; • Bahwa frasa a quo telah membatasi kiprah para Pemohon sebagai partai yang sah dan berbadan hukum karena para Pemohon masih saja diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang baru (UU 2/2011) yaitu akan diverifikasi ulang berdasarkan syarat-syarat baru; • Bahwa frasa a quo telah merampas hak konstitusional para Pemohon yakni kebebasan melakukan aktivitas dalam mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014; • Bahwa partai politik sebagai wadah untuk memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya menjadi terhalangi karena para Pemohon terbelenggu dengan adanya frasa ”dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi”, [vide Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011]; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan a quo memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 45 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pandapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 51 ayat (1) UU 2/ 2011 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, sebagai partai politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014. Kewajiban syarat verifikasi te