Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon a quo adalah untuk menguji Pasal 10 ayat (2), ayat (3)¸ dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU 30/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 10 ayat (2), ayat (3)¸ dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 87 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 88 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28 menyatakan, ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang”; Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3)¸ dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009; [3.9.] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, prima facie, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (2), ayat (3)¸ dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 30/2009 terhadap UUD 1945; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 89 Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan ahli dari Pemohon dan ahli dari Pemerintah (yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), serta memeriksa bukti-bukti, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.11.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 sebagai berikut: “Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon yang pada dasarnya menyangkut kompetisi dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dalam UU Nomor 20 Tahun 2002 dilakukan secara terpisah (unbundled) oleh badan usaha yang berbeda, akan dinilai apakah benar bertentangan dengan UUD 1945 dengan mempertimbangkan dua hal berikut: 1. Apakah cabang produksi tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikuasai oleh negara; 2. Kalau penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak anti terhadap kompetisi dan tidak anti terhadap pasar, bagaimanakah penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 dapat dilakukan; Menimbang bahwa terhadap masalah pertama apakah tenaga listrik adalah cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, telah ternyata dari hal-hal berikut: 1. Selama persidangan baik dalam jawaban tertulis maupun jawaban lisan, Pemerintah dan DPR tidak menyangkal dalil para Pemohon bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; 2. Bahwa listrik merupakan cabang produksi yang penting juga diakui oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dapat disimpulkan dari konsiderans menimbang huruf a UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan, “bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-U