Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, 15 selanjutnya disebut UU 22/2009), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 16 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 22/2009 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 1 angka 19 UU 22/2009 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: c Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Pers [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6]. 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun Pemohon I dan Pemohon II sebagai penyandang defisiensi warna parsial merasa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 tidak memberikan perlakuan yang sama karena tidak mempertimbangkan kondisi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menimbulkan ancaman keselamatan yang menjadi kerugian dan diskriminasi. 17 4. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, keselamatan berlalu lintas adalah bagian dari hak untuk hidup sejahtera. Oleh karena lampu lalu lintas yang tidak mengakomodasi Penyandang Defisiensi Warna Parsial bisa dianggap mengancam keselamatan dan menghambat hak mereka untuk berkendara dengan aman. 5. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Penyandang Defisiensi Warna Parsial dapat menganggap aturan tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang hanya mengandalkan warna sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung karena hanya menguntungkan pengguna jalan dengan penglihatan normal. 6. Bahwa menurut para Pemohon, para Pemohon juga secara spesifik telah mengalami kerugian konstitusional karena setiap hari dibayangi ketakutan ancaman atas keselamatan selama berkendara di jalan raya. Serta secara jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya ketentuan norma a quo yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya para Pemohon merasa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya pemohonan, kerugian konstitusional dialami tidak lagi terjadi. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon II. Dalam kaitan ini, Pemohon II adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-5], yang berprofesi sebagai Wartawan [vide Bukti P-6] dan menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, sekalipun telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009 yang dimohonkan pengujian, Pemohon II tidak mengajukan bukti ihwal mengalami buta warna parsial. Dengan 18 ketiadaan bukti dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon II tidak dapat menj