Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon a quo tertulis “Pengujian Materiil Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya untuk dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 55 Undang-Undang 31 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peratun), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 32 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 55 UU Peratun, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 55 UU Peratun Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, anak dari Robert Soetanto, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Akta Kematian ganda dan terhadap hal tersebut pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetapi ditolak karena diterimanya eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam Putusan PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT; 33 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 55 UU Peratun telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan tidak memenuhi keadilan; 4. Bahwa apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebab gugatan Pemohon yang pernah ditolak sesuai Putusan PTUN Nomor 150/G/2023/PTUN.JKT dapat diajukan kembali; 5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengujian yang sama yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-V/2007, Nomor 57/PUU-XIII/2015, Nomor 76/PUU-XIII/2015, dan Nomor 22/PUU-XVI/2018, namun sebelumnya tidak pernah terkait data kependudukan seperti perkara a quo yaitu adanya KTP maupun Akta Kematian ganda atas 1 (satu) orang yang sama dan telah dibuktikan dalam tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kasus a quo tidak memenuhi nebis in idem sehingga layak untuk diajukan judicial review; Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 55 UU Peratun. Pemohon juga telah dapat menguraikan antara anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; 34 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas bersyarat ketentuan norma Pasal 55 UU Peratun, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA 2/1991) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (SEMA 3/2015), tenggang waktu 90 hari dihitung sejak penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya keputusan Tata Usa