Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003), terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 34 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 35 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 3 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan kualifikasinya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dengan gelar strata satu sebagai sarjana hukum (S.H) di Fakultas Hukum Halu Oleo Kendari, yang melakukan pengabdian terhadap keilmuannya untuk dapat terus berkembang dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat demi terciptanya negara hukum yang ideal; 3. Bahwa Pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, antara lain hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta hak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; 4. Bahwa Pemohon secara faktual telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang dinilai tidak memiliki kejelasan terhadap 36 waktu magang advokat dapat dilakukan oleh Pemohon yang merupakan calon advokat. Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, di mana untuk melakukan magang tidak hanya berfokus pada kantor advokat semata namun dapat dilakukan pada berbagai instansi; 5. Bahwa Pemohon selama ini telah melakukan banyak pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum acara atau persidangan selama perkuliahan, yakni magang di bagian perekaman persidangan (court monitoring) pada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dengan adanya kegiatan tersebut, Pemohon selalu mengikuti persidangan dan perkembangan perkara, baik di dalam maupun di luar persidangan. Kegiatan magang tersebut selalu berhubungan dengan fungsi pro justitia. Selain itu, Pemohon juga telah mengikuti kegiatan peradilan semu (moot court) ketika kuliah. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk pelajaran bagi Pemohon dalam memahami hukum formil d Indoensia; 6. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang menyatakan bahwa magang harus dilakukan 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat. Namun, tidak terdapat aturan turunan yang menentukan kapan magang dilakukan, apakah setelah bergelar sarjana hukum atau dapat dilakukan ketika masih menjalani studi di fakultas hukum; 7. Bahwa Pemohon merupakan seorang yang berasal dari daerah yang terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Dalam hal ini, Pemohon berdomisili di Kabupaten Tolikara, merupakan daerah yang masih sangat kesulitan dalam mendapatkan akses di berbagai sektor untuk mengembangkan diri terutama untuk magang di kantor advokat. Secara faktual, hingga saat ini secara resmi belum terdapat firma hukum di Kabupaten Tolikara. Pemohon ingin mendirikan firma hukum di daerah tersebut namun terhalang dengan syarat magang yang harus dilakukan selama 2 (dua) tahun; 8. Bahwa Pemohon harusnya dapat bersaing atau setidak-tidaknya mendapatkan akses hukum (legal access) yang sama dengan orang lain. Hal ini termaktub dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang jika dimaknai, setiap orang harus setara dalam mendapatkan akses hukum. Faktanya, untuk dapat perlakuan yang setara diperlukan affirmative action terutama bagi mereka yang kesulitan dalam mendapatkan akses hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) 37 UUD NRI Tahun 1945, termasuk memberikan perlakuan khusus bagi mereka yang kes