Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 20 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 21 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan sebagai berikut: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” 2. Bahwa para Pemohon menguraikan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan atau dipilih sebagai calon presiden serta calon wakil presiden; 4. Bahwa menurut para Pemohon, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpotensi menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas, khususnya terhadap frasa: “Dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dikarenakan tidak jelas apakah Pemilihan Umum Kepala Daerah (“Pilkada”) Provinsi ataukah Pilkada Kabupaten/Kota. Sehingga setiap orang termasuk Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), akan dapat menafsirkan masing-masing; 5. Bahwa menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021), sehingga sudah selayaknya 22 para Pemohon sebagai perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan Pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon adalah benar perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan NPWP masing-masing Pemohon [vide bukti P-1 dan bukti P-2]. Sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, hak-hak para Pemohon yang demikian berpotensi dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan penafsiran terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 khususnya terhadap frasa “dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dikarenakan frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah pemilihan kepala daerah provinsi atau pemilhan kepala daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan ketidakjelasan tersebut, setiap orang termasuk penyelenggara pemilu dapat menafsirkan masing-masing. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yakni adanya ketidakpastian hukum dan persoalan konstitusionalitas terhadap ketidakjelasan mengenai jenis pemilihan kepala daerah. Potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Berdasarkan ura