Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua yang ditetapkan oleh Termohon; 43 [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 tanggal 18 Oktober 2009, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua dengan Nomor Urut 6 (enam); [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; 45 [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua ditetapkan oleh Termohon pada hari Minggu, tanggal 29 November 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua tanggal 29 November 2009, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 2 Desember 2009 (tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 29 November 2009); [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2009 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 317/PAN.MK/2009, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok permohonan [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, yang menetapkan Pemohon memperoleh sebanyak 3.966 suara dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8 atas nama Drs. Undunsyah, M.Si., dan Markus sebanyak 4.333 suara adalah tidak benar, yang benar menurut Pemohon adalah untuk Pemohon sebanyak 4.102 suara dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8 adalah sebanyak 3.968 suara; 46 b. bahwa alasan Pemohon adalah sebagai berikut: - Telah terjadi pelanggaran proses Pemilukada yaitu adalah DPT Ganda di Kecamatan Tana Liat, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Ilir (Bukti P-4); - Berdasarkan keterangan Saksi Anjar Wantara saksi resmi Tim Pemohon di tingkat KPU Kabupaten Tana Tidung terdapat pelanggaran: • Adanya Pemilih yang lebih dari satu dalam DPT; • Adanya Pemilih yang menggunakan Kartu Panggilan Pemilih milik orang lain; • Adanya Pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda; • Sebagian Saksi dari Pemohon tidak diberi Formulir C-1 oleh Ketua KPPS; • Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; - Adanya Penambahan/Penggelembungan suara di Kecamatan Tana Lia, Desa Tana Merah, Kecamatan Sesayap Ilir, Desa Bebatu, Desa Sesayap, dan Desa Sepala Gulung, serta Kecamatan Sesayap, Desa Tidung Pala dan Desa Tidung Pala Timur; c. bahwa dalam petitumnya Pemohon minta agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 71.2 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 72.2 tanggal 29 November 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2014, dan Berita Acara Nomor 70.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Tana Tidung di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Ilir, dan Kecamatan Tana Lia, serta menetapkan hasil penghitungan suara dan 47 Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Provinsi