Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 47 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 48 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian materiil Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2): “Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.” Penjelasan Pasal 11 ayat (2): “Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.” 49 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3]. Pemohon I mendalilkan mengalami kerugian hak konstitusional secara aktual akibat berlakunya Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya yang berdampak pada pengabaian dan penyalahgunaan wewenang institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Akibatnya, ketika Pemohon I melaporkan kejadian tindak pidana penipuan [vide Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P- 8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, dan Bukti P-14], laporan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana fungsi dan tugas POLRI, sehingga Pemohon I tidak mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum perkara yang dialaminya. Oleh karena itu, Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional baik yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial. 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advoat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pemohon II, berlakunya norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan POLRI yang berdampak langsung pada profesionalitas proses hukum di lembaga kepolisian sebagaimana yang dialami Pemohon [vide Bukti P-16 dan Bukti P-17]. Oleh karena itu, Pemohon II mengalami kerugian yang bersifat spesifik, aktual, dan potensial karena “masa jabatan” Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan Penjelasannya tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, dan sinkron berkenaan dengan perumusan norma hukum dalam penjelasan undang-undang, sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan masa jabatan Kapolri yang menimbulkan ambigu dalam pengimplementasiannya. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, serta fakta persidangan, berkenaan dengan pengujian Pasal 11 ayat (2) 50 UU 2/2002 dan Penjelasannya, menurut Mahkamah, Pemohon I telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I mengalami proses hukum di lembaga kepolisian berkaitan dengan pelapo