Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 18 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 19 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 menyatakan sebagai berikut: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: … q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;” 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak, dan berprofesi sebagai advokat; 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, bertanggal 16 Oktober 2023, karena norma baru tersebut menurut Pemohon memunculkan ketidakpastian hukum yaitu adanya batasan usia 40 (empat puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun. Untuk itu Pemohon meminta agar makna yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap dinyatakan sah, dan meminta agar batas usia 40 (empat puluh) tahun yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 versi sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai warga negara 20 Indonesia yang berprofesi sebagai advokat (vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P- 3). Namun, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan kaitan antara profesi Pemohon sebagai advokat, serta statusnya sebagai pembayar pajak, dengan norma yang dimohonkan pengujian serta dengan potensi kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan kata lain, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian bahwa Pemohon adalah pemilih atau warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum 2024. Terlebih lagi, Pemohon tidak menjelaskan keinginannya untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya bukti bahwa Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian atas hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara norma yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan setelahnya. Padahal norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah norma mengenai syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden, yang merupakan salah satu norma inti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan. 4.