Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 33 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 32/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 34 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: • Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah terhalang oleh Pasal 88 UU 32/2004 yaitu “pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara”. Metode mencoblos ini telah menghalangi hak para Pemohon untuk melakukan metode lain yang lebih baik yaitu e-voting yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan Pasal 28C UUD 1945. Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi persyaratan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sesuai Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya; Pokok Permohonan • Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 88 UU 32/2004 terhadap UUD 1945. Pemohon I adalah Bupati Jembrana, Provinsi Bali, dan Pemohon II sampai Pemohon XXI adalah Kepala Dusun, yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala dusun dengan menggunakan sistem e-voting; • Bahwa ketentuan tentang "kartu pemilih" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 71 UU 32/2004 tidak diperlukan dalam mekanisme pemilihan e-voting, karena pemilih terdaftar adalah penduduk yang akan menggunakan hak memilih dengan cara menunjukkan KTP ber-chip; • Bahwa ketentuan suara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 86 ayat (2) UU 32/2004 tidak diperlukan dalam mekanisme pemilihan e-voting, karena pemilih terdaftar langsung memilih dengan cara menyentuh layar komputer yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon; 35 • Bahwa ketentuan Pasal 88 UU 32/2004 yang menyatakan, "Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara", secara sosiologis telah dipinggirkan dengan penggunaan metode "mencontreng" dalam Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009; • Bahwa telah dilaksanakan penggunaan mekanisme e-voting dengan KTP ber-chip dalam kegiatan pemilihan pemimpin di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun (Kelihan Banjar Dinas) di Desa Yehembang (Bukti P-6 dan Bukti P-7), di Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo (Bukti P-8 dan Bukti P-9), dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana (Bukti P-10); • Bahwa cara e-voting lebih menjamin terdaftarnya penduduk yang memiliki hak untuk memilih, lebih adil dan jujur, dan lebih mempercepat proses penghitungan suara sehingga sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); • Bahwa pengajuan e-voting oleh para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon dapat menggunakan e-voting dalam Pemilukada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 merupakan manifestasi hak memilih (rights to vote), karena tidak bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19) dan mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama: Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LLM.; Drs Umar Bakry, M.A.; Dr. Dwi Handoko, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama I Gusti Putu Sumberdana dan I Putu Agus Swastika, M.Kom, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2010; • Ahli Pemohon Dr. Edmon Makarim, S.Kom. S.H. LLM. Bahwa Ahli mempertanyakan apakah menyentuh layar monitor untuk menentukan pilihan dapat dipersamakan dengan mencoblos pada kertas. Ahli menjawabnya dalam paradigma fungsional equivalent approach. Dari sisi fungsional equivalent approach, tindakan tersebut dapat dipersamakan dengan mencoblos sepanjang sistemnya handal, aman, dan bertanggung jawab. Jadi 36 jika tujuan menyentuh layar monitor yang sudah didesain secara elektronik adalah sama dengan tujuan mencoblos, maka dengan sendirinya sepanjang akuntabilitas sistem terjaga, h