Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat 3 (tiga) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 278 Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani: [6.1] Menimbang bahwa terhadap Putusan a quo, kami Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa dengan memperhatikan pokok permohonan beserta susunan petitum maka dapat disimpulkan inti persoalan dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta penjelasannya, bagi para Pemohon adalah terletak pada batasan dan ruang lingkup dari konsep “perlindungan hukum”, khususnya perlindungan untuk profesi jurnalis/wartawan. Hal ini tampak dari permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah atau memaknai norma Pasal 8 UU 40/1999, sekaligus berdampak pada Penjelasan Pasal 8 UU 40/1999 ihwal pengertian dari “perlindungan hukum”. Selain itu, permohonan a quo akan bermuara pada bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik, yang dalam batas-batas tertentu berupaya memberi kekebalan hukum bagi wartawan/jurnalis. Bentuk kekebalan hukum dimaksud tertera pada permohonan dalam frasa “tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan” atau “pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers”. Oleh karena itu, dalam menjawab persoalan pengujian norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta penjelasannya, khususnya terhadap batasan konsep “perlindungan hukum”, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan ruang lingkup antara “perlindungan hukum” dan “kekebalan hukum”. [6.1.2] Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas mengakui hak konstitusional warga negara yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil…”. Salah satu bentuk hak konstitusional yang diakui dalam klausula tersebut adalah “hak atas perlindungan hukum yang adil”. Namun, dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945 tidak memberi penjelasan berkenaan dengan makna dari perlindungan hukum dimaksud. Secara doktriner di Indonesia, diperoleh gambaran umum yang dikemukakan para pakar dan ahli hukum konsep mengenai “perlindungan hukum” yang dipahami sebagai tindakan menggunakan perangkat hukum yang memberi pengayoman sehingga bersifat pencegahan (preventif) pada bentuk tindakan berupa melakukan pembelaan terhadap subyek hukum dalam tahapan penyelesaian sengketa hukum. 279 Konsep “perlindungan hukum” dikaitkan dengan keberadaan fungsi hukum. Dalam hal ini, Ernst Utrecht dalam karya klasiknya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” (1989, cet. xi: 15) menyatakan: “Sebagai alat pengayoman maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para petugas negara) …” Beranjak dari pemahaman umum tersebut, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, “perlindungan hukum” merupakan konsep besaran yang mencakup beragam bentuk dan subyek. Jaminan adanya perlindungan bagi warga negara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Misalnya, hak seorang tersangka dalam perkarta tindak pidana mendapat bantuan hukum dan adanya kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan kepada tersangka mengenai hak-nya itu [vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana] merupakan bentuk perlindungan secara hukum bagi warga negara yang berstatus tersangka dalam sebuah perkara tindak pidana karena pemuatan jaminan perlindangan tersebut pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pendampingan dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata, merupakan perwujudan konkret dari tindakan yang tergolong sebagai salah satu bentuk dari perlindungan hukum. Bahkan, konsep “perlindungan hukum” tidak hanya dikaitkan pada tindakan yang menjadi kewajiban negara melalui lembaga negara maupun instansi penegakan hukum melainkan juga dapat melibatkan peran serta masyarakat, misalnya oleh advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum untuk memberikan advokasi maupun pendampingan dalam litigasi. [6.1.3] Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 8 UU 40/1999 beserta Penjelasannya, disebutkan secara lugas dalam norma tersebut pengertian dan batasan konsep “perlindungan hukum” bagi wartawan/jurnalis yaitu “…jaminan perlindungan Pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya …”. Batasan ini tidaklah bertentangan dengan pemahaman umum ihwal konsep besaran dari “perlindungan hukum”. Akan tetapi, maksud dari pengujian norma a quo oleh para Pemohon adalah untuk mengerucutkan batasan perlindungan hukum dengan memohon 280 adanya mekanisme yang membentengi profesi wartawan/jurnalis dari upaya penegakan hukum pidana dan gugatan perdata. Mekanisme demikian, secara umum, di Indonesia dikenal dengan istilah “kekebalan hukum” atau imunitas. Secara normatif dalam hukum positif Indonesia, terdapat profesi dan status atau jabatan yang disandang seseorang yang diberikan imunitas atau keistimewaan berupa pengecualian untuk dituntut di muka pengadilan secara pidana maupun perdata yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, terkait dengan profesi, keistimewaan tersebut diberikan kepada profesi advokat saat menjalankan profesinya dengan iktikat baik [vide Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat]. Berkenaan dengan status, pihak-pihak yang diberi keistimewaan untuk tidak dapat dituntut secara hukum adalah orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup [vide Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana Penjelasannya telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025] dan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor [vide Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban]. Selain itu, terdapat pula orang yang dalam jabatannya diberi pengecualian untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [vide Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan [vide Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan]; Pejabat Bank Indonesia [vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia]; Pejabat dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan [vide Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan]; Pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak [vide Pasal 22 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak]; Pejabat yang berkaitan dengan Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan [vide 281 Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang- Undang 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan]; dan Ombudsman [vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia]. Berdasarkan uraian tersebut di atas, hanya ada satu profesi yang diberikan keistimewaan dari pengecualian atas tuntutan hukum, yaitu advokat. Hal ini tidak lantas secara serta merta menjadi alasan yang memperkuat profesi wartawan/ jurnalis juga perlu diberikan keistimewaan serupa. Selain itu, permohonan para Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memberi keistimewaan berupa imunitas secara tidak langsung juga berarti meminta Mahkamah menciptakan sebuah hak baru bagi profesi wartawan/jurnalis, yaitu hak untuk tidak dituntut di hadapan pengadilan. [6.1.4] Bahwa Merujuk kajian klasik, Rudolph von Jhering mendefinisikan yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan yang diakui atau dilindungi oleh hukum, rechtlich geschütztes Interesse. Berangkat dari pemahaman ini maka perlu ditelusuri apakah terdapat kepentingan-kepentingan dari profesi wartawan/jurnalis yang bersifat mendasar dan mendesak untuk diakui dalam rangka menciptakan sebuah hak baru berupa imunitas bagi profesi wartawan. Kepentingan dimaksud tidak hanya dari sudut pandang perlindungan bagi kepentingan para Pemohon semata melainkan kepentingan untuk profesi wartawan/jurnalis yang lebih luas. Dengan menggunakan fakta persidangan, terungkap kepentingan berupa imunitas belum menjadi kepentingan bersama yang menjadi kebutuhan mendasar bagi profesi wartawan. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang hadir sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan Permohonan a quo menyampaikan keterangan antara lain sebagai berikut: “… masih berulangnya serangan, begitu pula dengan kasus kriminalisasi dan gugatan perdata pada jurnalis dan media, bukan semata-mata disebabkan norma. Melainkan implementasi dan komitmen Pemerintah atau Kepolisian sebagai bagian dari organ pemerintah dalam bidang penegakan hukum. Pemerintah belum hadir untuk menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, ….” Pandangan senada juga disampaikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang juga hadir sebagai Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan, dalam keterangan tertulisnya menyebutkan salah satu butir pokok pemikiran berkenaan dengan pengujian norma a quo adalah 282 Perlindungan hukum tidak berarti kekebalan hukum. Wartawan tetap tunduk pada hukum dan kode etik jurnalistik, namun tidak dapat dipidana atas karya jurnalistik yang sah dan telah melalui mekanisme etik Dewan Pers. Begitu pula keterangan yang disampaikan oleh Dewan Pers sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan Permohonan a quo, baik dalam keterangan awalnya maupun keterangan tambahan yang disampaikan menanggapi pertanyaan yang diajukan Mahkamah. Ihwal imunitas bagi profesi wartawan, khususnya berkenaan dengan kewenangan yang dimilikinya, Dewan Pers menerangkan sebagai berikut: Selama ini Dewan Pers berusaha melakukan perannya memberi perlindungan hukum terhadap wartawan, antara lain dengan membatasi agar wartawan tidak mudah dipidanakan. Salah satunya melalui mekanisme MoU Dewan Pers-Polri tahun 2022 itu. Melalui mekanisme ini, Dewan Pers memastikan bahwa Polri mengikuti proses hukum yang benar dalam memproses kasusnya. … dalam konteks pemeriksaan dan pemanggilan ini, ada peran Dewan Pers untuk membatasi pemeriksaan untuk mencegah munculnya dampak lain. Meminta Dewan Pers menjalankan fungsi memberi izin untuk "Pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan" itu akan menimbulkan tantangan operasional yang besar, selain soal kewenangan. UU Pers No. 40/1999 juga tidak bisa mengabaikan kewenangan yang diberikan oleh UU lain (KUHP dan KUHAP misalnya) yang diberikan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan itu. Keterangan yang disampaikan oleh AJI, PWI dan Dewan Pers menunjukkan satu hal penting, yaitu belum terdapat kepentingan bersama yang perlu diperjuangkan untuk menjadikan imunitas, sebagaimana permohonan yang disampaikan para Pemohon pada bagian petitumnya, sebagai hak yang dimiliki oleh profesi wartawan/jurnalis. Sebab, mekanisme perlindungan hukum yang saat ini ada sudah dianggap mumpuni meskipun masih terdapat beberapa persoalan dalam teknis penerapannya di lapangan. Selain itu, terdapat satu hal lain yang perlu diperhitungkan ketika mempertimbangkan imunitas sebagai hak dalam profesi wartawan/jurnalis, yaitu menemukan keseimbangan antara menjadikan imunitas sebagai tameng bagi wartawan/jurnalis dengan penyalahgunaan kebebasan berekspresi dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas dapat menjadi tameng yang melindungi profesi wartawan/jurnalis. Namun, perisai itu juga dapat berubah menjadi pedang yang mengancam kredibilitas/reputasi profesi wartawan/jurnalis apabila disalahgunakan dengan mengatasnamakan kebebasan pers dan sekaligus kebebasan menyampaikan pendapat. 283 [6.1.5] Bahwa dengan mempertimbangkan secara proporsional semua hal di atas, kami tiba pada kesimpulan: hingga saat ini belum terdapat kepentingan mendesak untuk memberi dan mengakui imunitas sebagai hak yang harus diakui dan dilindungi secara hukum bagi profesi wartawan/jurnalis, sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon pada petitum permohonan. Oleh sebab itu, seharusnya Mahkamah menolak permohonan a quo untuk seluruhnya. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh: [6.2] Menimbang bahwa sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) berkenaan dengan pokok permohonan dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memohonkan pengujian norma 8 UU 40/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma yang dimohonkan pengujian berbunyi, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Sementara petitum para Pemohon pada pokoknya meminta agar Pasal 8 UU 40/1999 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada Wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers” atau “Termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pers.” 2. Bahwa dasar konstitusional pers di Indonesia pada pokoknya melekat pada ketentuan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers yang merdeka dalam mencari, meng