Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah a quo, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU/VII/2009, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 16 Juni 2010, dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan: “[3.3] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945. Pasal 24C UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu macam pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 57 1945; 38 Sedangkan Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian menurut pasal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian UU 3/2009 bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang, artinya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2009 dan Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi”. Bahwa di samping adanya kutipan pertimbangan hukum Putusan tersebut dan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 51A UU MK, dalam perkara a quo, Mahkamah harus juga menilai Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan: Pasal 51 (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah sebuah norma dalam undang-undang dan/atau undang-undang yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat oleh sebuah putusan Mahkamah dapat diajukan pengujian formil dikarenakan adanya fakta bahwa proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah telah “dianggap” oleh Pemohon cacat formil yang dibuktikan dengan adanya putusan dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MKMK). [3.2] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 memang tidak mengatur tentang hal tersebut, meskipun begitu, menurut Mahkamah dengan adanya pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut memiliki konsekuensi yuridis bahwa hanya Mahkamah Konstitusi sendiri yang dapat menjadi “mahkamah banding” apabila pencari keadilan ingin 39 kembali menguji sebuah norma undang-undang yang telah pernah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut menurut Mahkamah, tidak hanya berlaku untuk pengujian undang-undang, in casu putusan Mahkamah yang sifatnya terkait dengan materi sebuah undang-undang namun juga dapat diberlakukan untuk pengujian pembentukan undang-undang, in casu proses pengambilan putusan Mahkamah yang secara formil “dianggap” cacat formil dan/atau prosedural, in casu jika dikaitkan dengan putusan MKMK. [3.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonannya dalam menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah untuk dapat melakukan pengujian formil terhadap norma pasal yang telah pernah diputus telah mengaitkan dengan putusan MKMK yakni putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah upaya pengujian formil atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan Mahkamah dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 relevan untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berikutnya berkaitan dengan pengujian formil undang- undang, oleh karena para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan permohonan untuk melakukan “Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 dan UU 48/2009” (vide Perihal Perbaikan Permohonan para Pemohon halaman 1), dan karena ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan bagian dari undang-undang, maka terlepas secara substansi formil dari pembuatan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dibuat oleh Mahkamah sebagaimana dalil para Pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang “dianggap” cacat formil beralasan menurut hukum atau tidak, disebabkan putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian beririsan dengan pengujian materiil terhadap norma pasal a quo yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Terlebih lagi, permohonan a quo dapat dipahami sebagai cara lain para Pemohon untuk menguji kembali Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah diberi pemaknaan baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 40 [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah berpendapat oleh karena sesungguhnya bukan pengujian formil dalam arti menguji secara formil tata cara pembentukan undang- undang [vide Pasal 56 ayat (4) UU MK dan Pasal 72 PMK 2/2021], sehingga tidak relevan untuk menggunakan tenggat waktu pengajuan pengujian formil sebagai syarat pengajuan permohonan pengujian formil dalam pembentukan undang- undang. Kedudukan Hukum Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai