Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, selanjutnya disebut UU 20/2016), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 201 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 1. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 202 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 74 UU 20/2016 yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 74 UU 20/2016 1. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. 2. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya: a. larangan impor; b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3. Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki merek “HDCVI & LOGO” yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan nomor pendaftaran IDM000553432, tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan 25 Februari 2024, kemudian mendapat perpanjangan sampai dengan 25 Februari 2034 [vide Bukti P-5]. 4. Bahwa Pemohon sedang menghadapi gugatan dalam perkara Nomor: 28 /Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dari penggugat, yaitu perusahaan Tiongkok bernama Zhejiang Dahua Technology CO., LTD, yang meminta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menghapus merek milik Pemohon, yaitu merek "HDCVI & LOGO" yang telah terdaftar di Kemenkumham dengan nomor pendaftaran IDM000553432. Gugatan tersebut 203 diajukan dengan mendasarkan pada Pasal 74 UU 20/2016 karena merek tersebut tidak digunakan (non-use) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa. 5. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak atas merek yang terdaftar dalam menjalankan usahanya dan hak tersebut dilindungi berdasarkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pemohon membandingkan hak tersebut dengan berlakunya norma Pasal 35 UU 20/2016 yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu 10 tahun. Namun, Pasal 74 UU 20/2016 menghapus merek terdaftar apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak digunakan. Menurut Pemohon, norma Pasal 74 UU 20/2016 telah memberikan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, in casu pemilik merek karena jika suatu merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut membuka celah sengketa tanpa didasari dengan alasan hukum yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak menjamin kepastian hukum terhadap merek yang sudah didaftarkan. Pasal a quo juga telah melanggar hak konstitusional pemilik merek yang sudah terdaftar karena dapat dihapuskan melalui pengajuan gugatan ke Pengadian Niaga dan diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dinyatakan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual bahwa hak konstitusionalnya menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai pengusaha UMKM yang memiliki merek terdaftar merasa adanya ketidakpastian hukum atas hak merek yang dimilikinya karena dapat digugat oleh pihak ketiga yang berkepentingan jika merek tersebut tidak digunakan dalam w