Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 49 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, selanjutnya disebut UU 1/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan 50 sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 27 Agustus 2025, hlm. 8 sampai dengan hlm. 18]. [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2025, pukul 08.02 WIB, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan Pemohon dan pengesahan alat bukti pada tanggal 9 September 2025. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan para Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon dan alasan-alasan permohonan. Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, para Pemohon pun juga telah menguraikan perihal identitas para Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, para Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa norma dalam UU 1/2024 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2024 yang menurut para Pemohon tidak memiliki penjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam melakukan penyitaan aset negara. 51 Selanjutnya, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan, para Pemohon menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan kekayaan negara dalam hal ini adalah BUMN dan/atau BUMD serta hal-hal yang berkenaan dengan penyitaan aset dalam sistem hukum perdata juga praktik di beberapa negara dikaitkan dengan pendapat para Pemohon mengenai ketidakjelasan frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e UU 1/2024. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada alasan permohonan para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Para Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan seharusnya menguraikan mengapa norma a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa uraian mengenai pertentangan antara norma a quo dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon sebagai berikut: 1. ...; 2. Menyatakan Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "pihak ketiga" tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. ... 52 Setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan para Pemohon, petitum angka 2 merupakan petitum yang tidak lazim dimohonkan dalam permohonan pengujian undang-undang. Selain itu, rumusan petitum angka (2) justru tidak berkesuaian dengan alasan-alasan permohonan para Pemohon yang menguraikan mengenai adanya permasalahan dengan berlakunya frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004 yang menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyitaan terhadap harta kekayaan negara. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memahami keinginan para Pemohon yang memohon pemaknaan frasa ”pihak ketiga” dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e UU 1/2004 karena tidak ada penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Namun