Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 96 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 32 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 33 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” dalam norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan sepanjang frasa ” yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 96 (1) ... (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) ... Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 Yang dimaksud dengan ”kelompok orang” adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. 34 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara yang merupakan mahasiswa jurusan hukum Tata Negara [vide Bukti P-4] dan pengurus dalam sejumlah organisasi kemahasiswaan tingkat nasional yang berfokus pada isu- isu ketatanegaraan, serta aktif menulis di sejumlah media nasional baik cetak maupun online dalam merespon isu-isu politik hukum ketatanegaraan yang kontroversial dan menjadi perbincangan publik [vide Bukti P-5]. Selain itu, Pemohon juga melakukan advokasi melalui jalur litigasi dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap sejumlah ketentuan yang memiliki persoalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa berdasarkan aktivitas tersebut, maka Pemohon memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu dan persoalan konstitusionalitas norma positif dalam peraturan perundang-undangan, keputusan, dan kebijakan lembaga negara, serta isu konstitusionalitas dengan memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara; 5. Bahwa Pemohon menjelaskan terhalang haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang materinya tidak memuat kepentingan dan/atau memiliki dampak langsung terhadap Pemohon, karena ketentuan pasal a quo membatasi hak partisipasi dalam proses legislasi pada warga negara yang terdampak langsung atau berkepentingan terhadap materi muatan di dalamnya. Sedangkan, bagi warga negara seperti halnya Pemohon yang memiliki perhatian (concern) terhadap materi muatan dari pembentukan suatu peraturan sama sekali tidak berhak untuk terlibat langsung dalam proses pembentukannya. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan mahasiswa jurusan hukum tata negara [vide Bukti P-4] yang aktif sebagai penulis, narasumber, dan melakukan advokasi [vide Bukti P-5]; 35 [3.6.2] Bahwa pada persidangan pada tanggal 17 Oktober 2024, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukumnya berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu terhalangi atau dibatasinya hak Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, sehingga partisipasi publik dimaksud hanya ditujukan bagi warga negara yang terdampak langs