Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU Kepailitan) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 48 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan terhadap UUD 1945 sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; 49 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yakni PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6475.HT.01.01.TH.90, tanggal 13 Desember 1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1993, Nomor 40, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2183 (vide Bukti P-3); [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan- Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 50 [3.8] Menimbang bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan karena Pasal a quo telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada kurator sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon selaku debitor pailit yang akan mengancam dinegasikannya hak-hak dasar Pemohon beserta seluruh pihak yang terkait antara lain hak kelangsungan hidup karyawan, mitra kerja Pemohon dan pihak lainnya yang notabene jumlahnya ribuan jiwa atas keputusan pailit yang pada kenyataannya masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009. [3.9] Menimbang bahwa dengan dijatuhkannya putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009, Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, namun selama proses hukum berjalan sampai didapatnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat, secara de facto telah terjadi tindakan Kurator yang melampaui kewenangannya yang bukan hanya disebabkan oleh pemberian kewenangan yang terlalu luas oleh UU Kepailitan melainkan lebih dari itu terjadi penafsiran oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang semuanya bersumber dari rumusan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan telah mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan; [3.10] Menimbang bahwa melalui pandangan inilah, Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) serta potensi untuk dapat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon prima facie mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal a quo; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan; 51 Pendapat Mahkamah [3.13] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon beserta alat bukti surat/tulisan dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah dan keterangan DPR serta