Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, bertanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas, (Model DB-KWK.KPU) sepanjang untuk perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 atas nama H. OK. Arya Zulkarnain, S.H., M.M. dan H. RM. Harry Nugroho, S.E. (Pihak Terkait) (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-5 = PT-5) dan Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 September 2013, sepanjang untuk perolehan suara sah Pihak Terkait (vide alat bukti tertulis bertanda P-107 = T-7 = PT-7); Selain itu, dalam Petitumnya, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk: 1. Mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara tahun 2013; 181 2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-002.963812/ 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-108 = T-7 = PT-7); 3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013; 4. Atau setidak-tidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Batu Bara yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara; Atau: Apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 182 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 183 Pasal 236C UU Pemda menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 14/BA/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, bertanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-1 = PT-1), Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 24 Juli 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda T-2 = PT-2), Berita Acara Nomor 16/BA/VII/2013 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batu Bara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, bertanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat 184 bukti tertulis bertanda P-4 = T-3 = PT-3) dan Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.964812/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2013, bertanggal 27 Juli 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda T-4 = PT-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Urut 5. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan