Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait kedudukan hukum (legal standing) dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang menyatakan sebagai berikut: 74 Bahwa permohonan pengujian Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam perkara a quo diajukan oleh 7 (tujuh) orang warga negara Indonesia yang saat ini menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah berdasarkan hasil pemilihan tahun 2018. Norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dianggap menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatan sebagai kepala daerah. Dengan tidak mempertimbangkan dan memperhatikan waktu pelantikan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengalami pemotongan/pengurangan selama lebih kurang 2 (dua) hingga 6 (enam) bulan. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut. Bahwa Mahkamah selama ini berpandangan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara formil harus diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya PMK 6/2020). Sebagai konsekuensi dalam pemilihan kepala daerah, ketika ingin mengajukan perpanjangan masa jabatan, baik gubernur, bupati, maupun walikota, harus diikutsertakan dengan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2023 yang memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon yang merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Bahwa pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan legitimasi politik yang kuat semestinya menyelesaikan tugas sampai dengan akhir masa jabatan 5 (lima) tahun sejak pelantikan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila ada permohonan untuk melakukan perubahan masa jabatan kepala 75 daerah/wakil kepala daerah tidak bisa dilakukan hanya oleh salah satu dari pasangan dimaksud, kecuali kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mekanisme pengisiannya tidak melalui pemilihan secara langsung. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Praktek pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah terus berlanjut dengan dasar hukum Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Bahwa oleh karena kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan wakil kepala daerah, maka yang berhak mengikuti pemilihan adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Apabila telah terpilih pasangan calon peserta pemilihan yang meraih suara terbanyak, maka pasangan calon tersebut ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kurun waktu yang ditentukan dalam undang-undang, in casu UU Pilkada dan UU Pemda. Adapun bentuk hukum pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dituangkan dalam sebuah surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden untuk pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan 76 pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih. Selanjutnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengucapkan sumpah/janji sebelum memangku jabatannya yang dilakukan secara bersamaan dalam suatu acara pelantikan. Bahwa fakta sebagai satu pasangan calon terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat dan adanya sebuah wadah keputusan pengangkatan yang sama serta tanggal pelantikan yang sama membawa konsekuensi hukum bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memiliki kesamaan durasi masa jabatan, kecuali yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kesamaan durasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, maka upaya melakukan perubahan (“menambah” atau mengurangi) masa jabatan kepala daerah berarti pula “menambah” atau mengurangi masa jabatan wakil kepala daerah, dan sebaliknya. Dengan demikian, untuk “menambah” atau mengurangi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat hanya dimohonkan oleh salah satu pihak saja, karena kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Bahwa apabila dicermati secara saksama, Pemohon I merupakan Gubernur Provinsi Maluku periode 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 189/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, bertanggal 28 September 2018 (vide bukti P-10), dan dilantik pada tanggal 24 April 2019 (vide bukti P-11). Pemohon II merupakan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019- 2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2019-2024, bertanggal 8 Januari 2019 (vide bukti P-12), dan dilantik pada tanggal 13 Februari 2019 (vide bukti P-13). Pemohon V merupakan Walikota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-8493 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bertanggal 19 November 2018 (vide bukti P-16), dan dilantik pada tanggal 2 Juni 2019 (vide bukti 77 P-17). Pemohon VII merupakan Walikota Tarakan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-8797 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, bertanggal 27 Desember 2018 (vide bukti P-21), dan dilantik pada tanggal 1 Maret 2019 (vide bukti P-22). Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan, pengajuan permohonan a quo ternyata Pemohon I tidak menyertakan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2019-2024, Pemohon II tidak menyertakan Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024, Pemohon V tidak menyertakan Wakil Walikota Gorontalo periode 2019-2024, dan Pemohon VII tidak menyertakan Wakil Walikota Tarakan periode 2019-2024 yang dipilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018. Padahal sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, keberadaan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 turut memengaruhi lamanya masa jabatan yang ingin diberi pemaknaan baru oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, pengajuan permohonan a quo tanpa keterlibatan subjek hukum yang menjadi pasangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 tidak dapat diterima menurut penalaran yang wajar. Bahwa sementara itu, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8178 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-14A) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-8179 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat (vide bukti P-14B), serta dilantik secara bersamaan pada tanggal 20 April 2019 (vide bukti P-15). Oleh karenanya, Pemohon III dan Pemohon IV layak diberikan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak pemohon karena sejatinya mereka adalah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan Pemohon VI, yang sebelumnya merupakan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-990 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 12 April 2019 (vide bukti P- 78 19), saat ini menjabat sebagai Walikota Padang yang melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2019-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Padang Provinsi Sumatera Barat, bertanggal 29 Maret 2021 (vide bukti P-18). Meskipun sempat mengalami kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang selama beberapa waktu dan pada saat diajukannya permohonan a quo kekosongan jabatan tersebut telah diisi oleh Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan tahun 2019-2024, akan tetapi subjek hukum yang menjabat sebagai Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan tahun 2019-2024 bukan merupakan pasangan Pemohon VI yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018. Oleh karenanya, Pemohon VI tetap dapat diberikan kedudukan hukum sebagai pemohon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum, dan seharusnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon V, dan Pemohon VII tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Sedangkan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum, oleh karena itu dalam menjawab pokok permohonan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dan amar putusan a quo, saya sependapat dengan mayoritas hakim konstitusi. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal sebelas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 16.54 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing- masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera 79 Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca