Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 26 Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 27 mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Pemohon mendalilkan bahwa: • Pemohon dalam permohonan a quo adalah Muhammad Soleh yang mendalilkan dan menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d; ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena dengan adanya pasal-pasal a quo Pemohon melalui unsur perseorangan/calon independen sangat keberatan dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah; • Pemohon sebagai seorang advokat sudah melakukan pencitraan di Kota Surabaya selama 10 (sepuluh) tahun dengan tujuan agar dapat dikenal masyarakat Surabaya, selain itu pernah menangani kasus besar seperti sengketa Pemilukada Kabupaten Tuban Jawa Timur 2006, tenggelamnya kasus KM Senopati di Semarang (tahun 2007), eksekusi mati Sumiarsih dan Sugeng (2008) dan dikabulkannya permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak Tahun 2008; • Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (2e) dan ayat (5a) huruf b UU 12/2008 menyatakan sebagai berikut: (2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubemur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk Iebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang- kurangnya 5% (lima persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk Iebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus dudukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan 28 d. Provinsi dengan jumlah penduduk Iebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen). (2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk Iebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk Iebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk Iebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen); (2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (5a) huruf b Berkas dukungan dalam bentuk pemyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterargan tanda penduduk; • Pasal 59 ayat (2a) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, UU 12/2008 sepanjang frasa kata “...harus didukung sekurang- kurangnya 6,5% (enam koma lima persen), 5% (lima persen), 4% (empat persen), dan 3% (tiga persen)”; ayat (2e) sepanjang frasa kata “...dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan...”, dan ayat (5a) huruf b sepanjang frasa “...pernyataan dukungan yang dilampiri dengan...” tidak sejalan dengan semangat reformasi, karena dengan mencalonkan diri menjadi Walikota Surabaya periode 2010-2015 semestinya syarat 3% untuk perseoran