Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 29 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 30 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut: Pasal 169: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a. .....; b. .....; c. dst; q. berusia paling paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat permohonan diajukan berusia 23 tahun dan menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan Pemohon memiliki hak untuk mengikuti Pemilihan Umum. Pemohon adalah mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang selama ini peduli dengan isu demokrasi dan Pemilu serta aktif dalam lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia). 3. Bahwa Pemohon beranggapan pada tahapan Pemilu 2024, terdapat potensi terjadinya delegitimasi atas penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan terbuktinya adanya Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi dalam penanganan Perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar terbitnya 31 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 2/2023). Pelanggaran Berat Etik Hakim Konstitusi tersebut sebagaimana diputuskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Putusan MKMK 2/2023). Pelanggaran berat Etik tersebut terjadi saat Mahkamah Konstitusi memutus Pengujian Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. 4. Bahwa oleh karenanya, menurut Pemohon, terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 didasari pada adanya pelanggaran berat Sapta Karsa Hutama. 5. Bahwa menurut Pemohon, mengacu pada Pasal 17 ayat (5) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang pada pokoknya mengatur, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. 6. Bahwa menurut Pemohon, apabila ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 tidak dapat diterapkan untuk Mahkamah Konstitusi, maka akan menjadi berbahaya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi di mana berdasarkan Putusan MKMK 2/2023 telah terbukti adanya konflik kepentingan serta adanya intervensi dari pihak luar. Oleh karenanya ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU 48/2009 seharusnya pula dapat diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki landasan konstitusional yang sama, in casu Pasal 24 UUD 1945. 7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon beranggapan pemaknaan atas frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berdampak pada keabsahan PKPU 23/2023 dan tentunya akan berpengaruh 32 pada keabsahan Penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Pemohon, dalam penalaran yang wajar Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara hak