Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 34 disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan 35 kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Majalengka Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon salah objek (error in objecto), sebagai berikut: [3.5.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, menentukan: Pasal 106 UU Pemda: (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pasal 4 PMK 15/2008 Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari : 36 a. Model DB - KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; b. Model DB1 - KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota; c. Lampiran Model DB1 - KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota; [3.5.2] Sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak didapatkan hal- hal sebagai berikut: 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, tertanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, Model DB-KWK.KPU, Model DB1- KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU, (bukti T-1, T-1A, T-1B = PT-3); 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU Kabupaten.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013 (bukti T-2 = PT4); [3.5.3] Pemohon dalam petitum perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 60/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, tanggal 22 September 2013; [3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan a quo yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, tertanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, Model DB- 37 KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU, (bukti T- 1, T-1A, T-1B = PT-3) dan/atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 59/Kpts/KPU Kabupaten.011.329129/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Bupa