Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010; [3.2] Menimbang bahwa terhadap objek permohonan a quo, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah salah mengenai objeknya (error in objecto) (vide Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008) dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu (vide Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008); [3.3] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait a quo berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dan tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut: 27 1. Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010, bertanggal 10 Agustus 2010 (vide Bukti P-18); 2. Menimbang bahwa sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan Termohon Nomor 16 Tahun 2010 a quo, Termohon telah terlebih dahulu membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK) dan dilampiri Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010 (vide Bukti P-17); 3. Menimbang bahwa Pemohon telah mengetahui adanya rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota melalui surat undangan yang dikirim oleh Termohon melalui Surat Nomor 599/KPU-TMH/VIII/2010 perihal undangan rekapitulasi yang ditujukan kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, bertanggal 5 Agustus 2010 (vide Bukti P-16); 4. Menimbang bahwa objek perselisihan hasil Pemilukada adalah berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, dan bukan penetapan tentang pasangan calon terpilih; 28 5. Menimbang bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan [vide Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008]; 6. Menimbang bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 393/PAN.MK/2010, Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 13 Agustus 2010, sementara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a quo ditetapkan pada 7 Agustus 2010; 7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang- undangan di atas, terbukti bahwa permohonan Pemohon salah mengenai objeknya dan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu. 4.