Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255, selanjutnya disebut UU 23/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon 87 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 88 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 44 UU 23/2011 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon, Arslan Abd Wahab, SE., MM., adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah atau Bendahara Umum Daerah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan serta masyarakat Kabupaten Aceh Tengah [vide Bukti P-1 dan Bukti P-8]; 4. Bahwa Pemohon menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon bermula dari kasus konkret yang dialami Pemohon, di mana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 juncto Pasal 25 dan/atau Pasal 40 juncto Pasal 37 UU 23/2011, yakni tidak melakukan pendistribusian zakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Takengon 89 menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Pemohon tanpa adanya perintah penahanan, yang kemudian putusan tersebut diajukan upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan Tinggi Aceh dan Pengadilan Tinggi Aceh menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Pemohon yang juga tanpa disertai perintah penahanan. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Aceh tersebut, JPU maupun Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung [vide Bukti P-13, Bukti P-14, dan Bukti P-15]; b. Bahwa Pemohon merasa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut akan menimbulkan permasalahan serius karena berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat menjerat seluruh Komisioner Baitul Mal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, anggota DPR Aceh, DPR Kabupaten/Kota, hingga kepala daerah ke ranah hukum, karena dianggap telah melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Undang-Undang, walaupun sebenarnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) telah tegas menyatakan bahwa zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seharusnya penerapan hukum dalam perkara pengelolaan zakat di Aceh yang dialami oleh Pemohon menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diperkuat dengan UU 11/2006 serta sejumlah Qanun Aceh. Berdasarkan seluruh regulasi tersebut telah menegaskan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam tata kelola zakat, termasuk bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan harus dilakukan oleh aparat dan lembaga yang memiliki sertifikasi syariah, serta diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar’iyah sebagai pemegang kompetensi absolut. c. Bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon karena adanya perbedaan penafsiran aparat penegak hukum di Provinsi Aceh, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan terhadap Pasal 44 UU 23/2011 90 yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon, karena P