memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "Perbuatan Tercela" yang terdapat didalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Marthen Y. Siwabessy

Amar Putusan

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Kata Kunci

frasa perbuatan tercela, Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945, penafsiran, tidak berwenang