Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Terhadap Undang-Undang yang menjadi objek permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji adalah UU 8/2015, khususnya Pasal 54 ayat (5) yang berbunyi, “Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur”. Menurut Pemohon norma Undang-Undang a quo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 67 telah merugikan hak konstitusionalnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan bertentangan dengan asas keadilan, karena Pemohon tidak bisa mengikuti pemilihan kepada daerah Tahun 2015 disebabkan calon Wakil Bupati Pemohon berhalangan tetap karena meninggal dunia; 2. Dengan berlakunya norma Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015, Pemohon telah dilanggar hak konstitusinya untuk memilih dan dipilih, karena menurut Pasal a quo, keikutsertaan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepada daerah yang sah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 42/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2015 dinyatakan gugur dengan sendirinya, akibat salah satu pasangan calonnya berhalangan tetap dalam hal ini meninggal dunia; 3. Ketentuan Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 telah mencabut hak politik sekaligus juga hak konstitusional Pemohon untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, serta pencabutan hak tersebut seolah menggambarkan secara tidak langsung bahwa Pemohon telah dihukum oleh Pembentuk Undang-Undang akibat dari peristiwa hukum yang di luar kendali serta prediksi Pemohon, yakni meninggalnya Pasangan Calon Wakil Bupati pendamping Calon Bupati (Pemohon), digugurkan pencalonan Pemohon sebagai peserta pemilihan kepala daerah pada pemilihan kepada daerah serentak Tahun 2015. [3.2.2] Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, telah diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), di mana pada angka 17 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa “Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 68 Pasal 54 (1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia. (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti persyaratan administrasi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengusulan. (4) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat. (5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan. (6) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu calon yang tidak meninggal dunia, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan. (7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan. (8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat”. [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pasal 54 ayat (5) UU 8/2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah sudah tidak berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terlepas dari dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon ketika permohonan diajukan dan walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon, permohonan Pemohon telah kehilangan objek, sehingga Mahkamah tidak lagi perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon maupun pokok permohonan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Ema