Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan 147 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa objek permohonan Pemohon error in objecto karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU- MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013; bukan objek permohonan tetapi yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS- 025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013; 148 [3.4] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon mengenai objek permohonan Pemohon salah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: • Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”. • Dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS- P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Makassar terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 149 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tertanggal 25 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2013 dengan Nomor Urut 9; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Kamis, tanggal 26 September 2013, hari Jumat, tanggal 27 September 2013, dan hari Senin, tanggal 30 September 2013, karena hari Sabtu tanggal 28 September 2013, dan hari Ahad tanggal 29 September 2013 bukan hari kerja; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 30 September 2013 berdasarkan Akta 150 Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 460/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5], sehingga mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini. Adapun terhadap eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel), Mahkamah menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; Dalam Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tertulis Panwaslukada Kota Makassar, dan memeriksa alat bukti, membaca