Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik 327 Indonesia Nomor 4432, selanjutnya disebut UU 30/2004), terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 328 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 8 ayat (1) huruf b UU 30/2004 Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: a. ---; b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; Pasal 8 ayat (2) 30/2004 Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 329 4. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 60 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2029 dan dapat diperpanjang hingga 2031 (vide Bukti P-4); 5. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 54 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2035 dan dapat diperpanjang hingga 2037 (vide Bukti P-4); 6. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 61 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2028 dan dapat diperpanjang hingga 2030 (vide Bukti P-4); 7. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 60 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2029 dan dapat diperpanjang hingga 2031 (vide Bukti P-4); 8. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 59 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 9. Bahwa Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 67 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2024 (vide Bukti P-4); 10. Bahwa Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 11. Bahwa Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 12. Bahwa Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 59 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2030 dan dapat diperpanjang hingga 2032 (vide Bukti P-4); 13. Bahwa Pemohon XI adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 330 14. Bahwa Pemohon XII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 65 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2024 dan dapat diperpanjang hingga 2026 (vide Bukti P-4); 15. Bahwa Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 64 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2025 dan dapat diperpanjang hingga 2027 (vide Bukti P-4); 16. Bahwa Pemohon XIV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 56 tahun. Pemohon akan pensiun pada tahun 2033 dan dapat diperpanjang hingga 2035 (vide Bukti P-4); 17. Bahwa Pemohon XV adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai notaris yang berusia 59 tahun. Pemohon akan pensiu