Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801, selanjutnya disebut UU 2/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 19 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat, sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 2/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (Legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 20 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bukti P-1) dan sebagai anggota partai politik berdasarkan Kartu Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Bukti P-4); menganggap berlakunya Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008 yang menyatakan, “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: 21 a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART.” merugikan hak-hak konstitusionalnya, manakala anggota partai politik yang sedang memangku jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak diberhentikan keanggotaannya dari partai politik segera setelah memangku jabatan tersebut. Menurut Pemohon, dapat dipastikan sebagai anggota partai politik Presiden atau Wakil Presiden akan selalu melindungi dan mendahulukan kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan, dan tidak akan mampu bersikap netral atau non- partisan yang bebas dari pengaruh partai politiknya. Keadaan ini secara spesifik dan aktual selalu berpotensi menimbulkan kebijakan-kebijakan diskriminatif dalam keberadaannya sebagai Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu dengan ketentuan termasuk apabila seorang anggota partai politik dilantik menjadi Presiden atau Wakil Presiden; [3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak mengajukan permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) butir a UU Partai Politik, Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, telah dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ”Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, atas berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Partai Politik yang menyatakan, “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; 22 c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART”, karena Presiden atau Wakil Presiden yang menjadi anggota partai politik pada saat memangku jabatan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan mendahulukan kepentingan partai politiknya, sehingga akan bertindak diskriminatif dan tidak akan mampu bersikap netral dan tidak memihak dalam membuat kebijakan-kebijakan negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu hanya bersifat spekulatif karena dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 terdapat mekanisme checks and balances antarlembaga negara dan mekanisme kontrol dari masyarakat seperti pers, civil society organization, dan non- government organization. Lebih dari itu di semua negara demokrasi tidak ada larangan bagi pimpinan partai politik untuk merangkap jabatan dalam kepemimpinan negara sejauh partai politiknya sendiri secara internal yang didukung rakyat melalui pemilihan umum memberikan kepercayaan untuk itu. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial yang diderita Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang a quo. Menurut PMK Nom