Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah menguji konstitusionalitas Pasal 310 ayat (1), ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 250 Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu KUHP, terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus: a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. [3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 251 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II, masing-masing telah menjelaskan kedudukannya sebagai berikut: 1. Pemohon I, Risang Bima Wijaya, S.H., adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan; 2. Pemohon II, Bersihar Lubis, adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai kolumnis/wartawan. Dengan keterangan para Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1 dan 2 di atas, maka para Pemohon telah memenuhi salah satu syarat pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK. Hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dalam kedudukan demikian hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 310 ayat (1), ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP; [3.8] Menimbang bahwa dalam menjelaskan anggapannya tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 310 ayat (1), ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, Pasal 207 KUHP, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini, para Pemohon mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.8.1] Pemohon I a. Bahwa Pemohon I, Risang Bima Wijaya, S.H., sebagai wartawan, telah menulis berita di Harian Radar Jogja tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan 252 oleh Soemardi Martono Wonohito, Pemimpin Harian Umum Kedaulatan Rakyat/Direktur BP SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Berita tersebut, menurut Pemohon, bertujuan untuk memberikan informasi atas kejadian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang cukup dipandang. Dalam menulis berita tersebut, Pemohon I telah memberitakan fakta dan menyebut narasumber yang jelas, serta telah berusaha minta konfirmasi kepada Soemardi Martono Wonohito, baik melalui telepon, surat, bahkan datang langsung ke kantor yang bersangkutan; b. Bahwa akibat pemberitaan sebagaimana diuraikan pada huruf a, Pemohon I telah dilaporkan kepada Polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Kemudian, Pemohon I diajukan ke pengadilan dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 311 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 310 ayat (1) juncto Pasal 64 KUHP; c. Bahwa oleh pengadilan, Pemohon I diputus bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, di mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti P-7, P-8, P-9); d. Bahwa, menurut Pemohon I, dengan kejadian yang dialaminya, Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28F UUD 1945 telah dirugikan oleh pemberlakuan pidana penjara pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. [3.8.2] Pemohon II a. Bahwa Pemohon II, Bersihar Lubis, seorang kolumnis dan wartawan, telah menulis di kolom opini Koran Tempo yang dimuat pada tanggal 17 Maret 2007 dengan judul “Kisah Interogator yang Dungu”. Tulisan opini Pemohon II tersebut berkaitan dengan adanya pelarangan peredaran buku teks pelajaran SMP dan SMU oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 5 Maret 2007 dengan alasan karena tidak mencantumkan sejarah tentang Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948 dan Peristiwa Pemberontakan PKI pada 1965; 253 b. Bahwa, menurut Pemohon II, tulisan itu dibuat di samping karena telah timbulnya pendapat pro dan kontra terhadap pelarangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tersebut, juga karena terdorong oleh pertanyaan apakah pelarangan tersebut telah didasari oleh telaah ilmiah dari para sejarawan ataukah karena sekadar kekuasaan; c. Bahwa judul tulisan opini “Kisah Interogator yang Dungu” itu Pemohon II ambil kisah Joesoef Isak yang ditulis oleh Majalah Medium saat berbicara pada “Hari Sastra Indonesia” di Paris pada Oktober 2004 di mana saat itu ia menceriterakan tentang kejadian ketika ia diinterogasi oleh Kejaksaan Agung karena menerbitkan buku-buku karya Pramudya Ananta Toer; d. Bahwa, sebagai akibat dari tulisan yang dibuatnya itu, Pemohon II telah diadili dan divonis satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan oleh Pengad