Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 001/KPU-TU.2/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Putaran Kedua, tertanggal 15 Januari 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 102 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 103 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Toraja Utara maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi mengenai: 1). Pemohon tidak mempunyai legal standing; 2). Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel); 3). Objek permohonan Pemohon error in objecto; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), objek permohonan Pemohon error in objecto, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing). Adapun eksepsi tersebut didasarkan kepada alasan yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya: 1) karena dukungan partai politik yang tidak memenuhi syarat; 2) putusan PTUN yang belum berkekuatan hukum tetap. 104 [3.8] Menimbang terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan: 1. Syarat Dukungan Partai Politik Bahwa partai politik tertentu yang mendukung Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara ternyata tidak terdapat kejelasan mengenai legalitas kepengurusannya untuk Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi legalitas persyaratan dukungan partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan, ”Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan’. dan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD didaerah yang bersangkutan”; Oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010. Mahkamah tidak dapat memperoleh kepastian mengenai legalitasnya tersebut karena Pemohon tidak dapat membuktikannya secara sah dan menyakinan di persidangan Mahkamah Konstitusi. 2. Putusan PTUN Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan tentang ditolaknya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara kepada PTUN Makassar. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah 105 menjatuhkan putusan terhadap gugatan tersebut dengan Putusan Nomor 51/G.TUN/2010/PTUN-MKS tanggal 28 Oktober 2010 yang memenangkan Pemohon, akan tetapi putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Toraja Utara) mengajukan banding yang hingga kini masih dalam proses banding di PT. TUN Makassar (vide Bukti T-3). [3.9] Menimbang berdasarkan kedua alasan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tindakan Termohon yang menetapkan tidak me