Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, selanjutnya disebut UU 12/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon dan penyempurnaan alasan-alasan permohonan [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 12 dan 15] serta berkenaan dengan petitum permohonan [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 15]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 13.04 WIB. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus terpenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan 18 sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d PMK 2/2021 menyatakan, “Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).” [3.3.3] Bahwa terhadap keterpenuhan persyaratan formil yang berkaitan dengan sistematika permohonan, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika Permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-5), 19 kedudukan Hukum Pemohon (hlm. 5-9), dan alasan permohonan (hlm. 9-16). Bahkan, sebelum menguraikan ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan, Pemohon pun telah memuat petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (hlm. 16). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”. Bahwa, setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon a quo, telah ternyata Pemohon merumuskan petitumnya di antaranya sebagai berikut. 2. Menyatakan kalimat “orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) diubah, sehingga berbunyi “orang-orang bangsa lain yang memiliki bukti pengesahan berdasarkan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia”. 3. Menyatakan, orang-orang dari bangsa lain yang mencalonkan dan/atau dicalonkan ikut serta dalam pemerintahan, harus memiliki bukti pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Bahwa selanjutnya pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta bahwa pada perihal permohonan a quo, Pemohon memohonkan pengujian undang- undang norma Pasal 2 UU 12/2006 terhadap Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun dalam posita permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan 20 pertentangan antara norma Pasal 2 UU 12/2006 dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian, sehingga Pemohon belum menunjukkan di mana letak pertentangan atau inkonstitusionalitas norma a quo. Dalam konteks ini, norma Pasal 2 UU 12/2006 merupakan tindak lanjut dari ketentuan norma Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adanya penambahan maupun perubahan frasa sebagaimana dimintakan Pemohon justru tidak sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 26 ayat (1) UUD NRI T