Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada 23 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU LLAJ) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 24 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang menguraikan sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengusaha lembaga kursus dan pelatihan mengemudi yang terakreditasi, yang dibuktikan dengan Akta Notaris, Surat Izin Operasional Lembaga Kursus Mengemudi dan Sertifikat Akreditasi Lembaga, Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Instruktur dan Sertifikat Kompetensi Instruktur dan Asesor Kompetensi Mengemudi yang dibuktikan dengan Surat Pengangkatan sebagai Asesor dan Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ. 25 2. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, secara aktual merugikan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang keterampilan, pengetahuan dan sikap dari mengemudikan kendaraan bermotor dengan aman dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mensertifikasi kompetensi peserta didik dari para Pemohon. Hal ini dikarenakan frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ tersebut, terdapat kerancuan hukum, sehingga merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Menurut para Pemohon frasa pada norma a quo secara aktual merugikan para Pemohon dalam melaksanakan kegiatan mereka dalam berusaha dan mengembangkan diri dan usahanya. Hal ini dikarenakan frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ tersebut, menyebabkan legitimasi untuk tidak mengikuti pelatihan mengemudi melalui lembaga kursus dan pelatihan mengemudi yang terakreditasi, sehingga merupakan bentuk pembatasan dalam usaha memajukan diri melalui usaha yang dijalankannya. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ ini, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. 4. Selain itu, menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ telah menyebabkan PIHAK II (sic!.) mengalami kerugian karena pernah menjadi korban kecelakaan yang menyebabkan kerugian materil, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang belajar mengemudi secara otodidak atau belajar dari seseorang yang tidak memiliki kompetensi, kualifikasi dan kewenangan sebagai Instruktur di kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kendaraan praktek mengemudi, serta banyak bukti kejadian kecelakaan lalu lintas, baik di jalan umum atau areal umum, yang disebabkan oleh calon pengemudi yang sedang berlatih secara otodidak, yang menyebabkan kematian bagi korban, ini menjadi bukti bahwa potensi fatalitas mungkin dapat terjadi pada Pemohon. Menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ ini, bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 26 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon pengujian frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ, dikarenakan para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya frasa “atau belajar sendiri” pada norma yang dimohonkan untuk diuji. Karena itu menurut para Pemohon frasa “atau belajar sendiri” pada Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ bertentangan dengan 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) dan UUD 1945. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat/tulisan yang cukup bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai instruktur mengemudi dan dalam kesehariannya telah melakukan aktivitas menjalankan lembaga pendidikan mengemudi dan memiliki usaha di bidang pendidikan mengemudi tersebut. Norma yang diajukan, yaitu Pasal 77 ayat (3) UU LLAJ pada pokoknya