Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap UUD 1945.

sebagai berikut: 1) menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan a quo tidak diterima; 2) menerima Keterangan [[DPR]] RI secara keseluruhan; 3) menyatakan [[Pasal 3 ayat (5)]], [[Pasal 9]]. [[Pasal 12 ayat (1)]], ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4) menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bertanggal 19 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 [[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), (selanjutnya disebut UU 42/2008), yakni: Pasal 3 ayat (5) “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota [[DPR]], [[DPD]], dan [[DPRD]]”. Pasal 9 “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”; Pasal 12 ayat (1) dan (2) (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, [[DPD]], dan [[DPRD]]; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 42 Tahun 2008]] tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 3 ayat (5)]] - [[Pasal 9]] - [[Pasal 12 ayat (1)]] - [[Pasal 14 ayat (2)]] - [[Pasal 112]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Dikabulkan** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] tentang Perubahan Atas UU [[Mahkamah Konstitusi|MK]] ### Putusan Terkait - Putusan-putusan terkait dengan isu yang sama --- *Generat