Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 11 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 12 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 13 [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; [3.7.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.7.2] Menimbang bahwa Pemohon merasa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, ”Sertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi”, yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Pemohon beralasan bahwa penerbitan Surat Keterangan Pernah Sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri Unggulan Monginsidi (vide bukti P-5) berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang a quo yang digunakan oleh Ichsan Yasin Limpo untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Gowa tidak ada aturannya, dan hal tersebut telah mempersamakan ijazah/surat tanda tamat belajar yang dimiliki oleh Pemohon; 14 [3.7.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah dirugikan oleh Penerbitan Surat Keterangan Pernah Sekolah atas nama Ichsan Yasin Limpo dalam pencalonan Kepala Daerah/Bupati Gowa karena dengan surat keterangan pernah sekolah tersebut Ichsan Yasin Limpo dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menjadi pasangan calon tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Menurut Pemohon, Keputusan KPU Kabupaten Gowa yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut telah merugikan Pemohon; [3.7.4] Menimbang bahwa menurut Pemohon dengan dinyatakannya Ichsan Yasin Limpo menjadi Pasangan Calon, maka KPU Kabupaten Gowa telah mempersamakan ijazah/surat tanda tamat belajar dengan surat keterangan pernah sekolah sebagaimana dimiliki oleh Ichsan Yasin Limpo. Padahal menurut Pemohon ijazah dan surat keterangan pernah sekolah adalah tidak sama. Ijazah merupakan surat yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menempuh jenjang pendidikan, evaluasi ujian akhir dan dinyatakan tamat (lulus) pada sekolah tersebut, sedangkan surat keterangan pernah sekolah merupakan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan hanya pernah mengikuti jenjang pendidikan tetapi tidak pernah mengikuti ujian akhir dan dinyatakan tamat (lulus) pada sekolah tersebut; [3.7.5] Menimbang bahwa menurut Pemohon, dipersamakannya sertifikasi bentuk ijazah/surat tanda tamat belajar yang berpenghargaan dengan surat keterangan pernah sekolah, tidak mengakui, melindungi, dan memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yang memiliki sertifikasi bentuk ijazah/surat tanda tamat belajar. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (