Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016). Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 25 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 26 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: - Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016: "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah." Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016: "Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-2] dan terdaftar sebagai pemilih sah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 006 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya [vide Bukti P- 2.2], yang memiliki pengalaman pula mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah di Surabaya melalui jalur perseorangan dengan mengumpulkan dukungan sekitar 80.000 (delapan puluh ribu) warga, namun Pemohon I belum berhasil menjadi peserta pemilihan kepala daerah. Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan KTP [vide Bukti P-2] dan terdaftar sebagai pemilih sah dalam DPT di TPS 065 Kelurahan Pekayonjaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi [vide Bukti P-3.2], yang berkepentingan pula dalam stabilitas ekonomi dan dinamika politik. 4. Bahwa para Pemohon mengalami atau setidak-tidaknya potensial akan mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, karena menurut para Pemohon, berlakunya norma pasal tersebut merupakan upaya hukum yang dilakukan secara sengaja hanya untuk meloloskan 1 (satu) pasangan calon saja dengan "memborong" dukungan partai, karena tidak mengatur persentase maksimal dukungan yang dapat 27 diberikan kepada pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Hal ini menutup kemungkinan pasangan calon lain, termasuk calon perseorangan dalam memenuhi persyaratan dukungan. Terlebih, norma Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 memudahkan satu pasangan calon melawan "kotak kosong", karena target kemenangannya hanya mengusahakan "lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah", sehingga pasangan calon tersebut tidak perlu bersusah payah mencari suara dari seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT. Apabila banyak pemilih tidak hadir di TPS maka pasangan calon dimaksud sangat mudah memperoleh suara untuk memenangkan pilkada. Selain itu, norma Pasal 54D ayat (2) UU 10/2016 meniadakan sanksi politik bagi satu pasangan calon yang kalah dari "kotak kosong" karena pasangan calon tersebut masih dapat mencalonkan kembali pada pemilihan ulang pilkada berikutnya. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 54D ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-2], para Pemohon memiliki hak untuk memilih kepala daerah dalam pilkada di mana mereka terdaftar dalam DPT [vide Bukti P-2.2 dan Bukti P-3.2]. Selain hak memilih, para Pemohon juga memiliki hak dipilih di mana kedua hak tersebut merupakan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, para Pemohon tela