Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 9 Agustus 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 82 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (kompetensi absolut), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah; 83 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 25/KPU-KT/030.436364/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P.I-1 dan Bukti P.II- 4c), para Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 41/KPTS/KPU-TK.030.436364/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010, bertanggal 9 Agustus 2010; 84 Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 10 Agustus 2010; Rabu, 11 Agustus 2010, dan Kamis, 12 Agustus 2010; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 12 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 389/PAN.MK/2010, dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 12 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 391/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk Perkara 139-140/PHPU.D-VIII/2010 • Permohonan Pemohon obscuur libel; Eksepsi Pihak Terkait untuk Perkara 139-140/PHPU.D-VIII/2010 1. Permohonan Pemohon obscuur libel; 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon; [3.11.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon obscuur libel karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi a quo sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait a quo akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan; [3.11.2] Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya sebagai berikut; 1. Bahwa sengketa Pemilukada dapat dikategorikan dalam pelanggaran pidana, administrasi, dan hasil perolehan suara yang masing-masing ditangani oleh 85 instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; 2. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 42/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan Undang-Undang yang ditafsirkan secara