Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (selanjutnya disebut Hasil Pemilukada Tana Tidung 2009) yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan 30 lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara 31 Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 44.2 Tahun 2009 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (selanjutnya disebut Berita Acara KPU Tana Tidung 44.2/2009), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 dengan Nomor Urut 7 (tujuh); [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; demikian pula Termohon dalam jawabannya bertanggal 29 Oktober 2009 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK15/2008; Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.9.1] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 18 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Tidung Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Tana Tidung 58.2/2009) tanggal 18 Oktober 2009 (Bukti P-13), sehingga 32 batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 21 Oktober 2009, yaitu tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 18 Oktober 2009; [3.9.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2009 pukul 17.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 299/PAN.MK/2009; [3.9.3] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya bertanggal 29 Oktober 2009 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.9.4] Menimbang bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah ternyata penetapan dimaksud adalah bertanggal 18 Oktober 2009. Dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2009, bukti tertulis tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon maupun Termohon; [3.9.5] Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, serta Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang berbunyi, “Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. Dengan demikian, antara pengajuan permohonan keberatan dan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada telah terlampaui. Selain itu, dalam persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghalangi Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada Paragraf [3.9.1] sampai dengan Paragraf [3.9.5], meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon 33 memiliki kedudukan hukum (legal standing), akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan Pemohon tidak dapat diterima; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; 4.