Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 23 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. … g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta pengakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) yang saat ini bekerja sebagai Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi 24 Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (vide bukti P-2 dan bukti P-3). Selain itu, saat ini Pemohon sedang mengikuti Pendidikan Profesi Khusus Advokat (PKPA) yang pada proses selanjutnya adalah mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) sehingga Pemohon berpotensi untuk menjadi advokat; 4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan pekerjaannya saat ini, Pemohon telah memiliki pengalaman praktis bertugas dalam penegakan hukum sehingga merasa dirugikan apabila dikenai kewajiban magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor advokat dan dipersamakan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman praktis bertugas di bidang penegakan hukum; 5. Bahwa menurut Pemohon, tidak boleh dikesampingkan pengalaman seseorang yang berkaitan dengan profesi atau jabatan yang saling berkaitan dimana untuk menjadi seorang advokat maka pengalaman melaksanakan tugas penegakan hukum pada lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi dapat dipersamakan dengan magang 2 (dua) tahun pada kantor advokat karena telah memenuhi tujuan dari magang yaitu agar mendapatkan pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat, seharusnya tidak perlu lagi mengikuti magang sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun di kantor advokat karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku investigator di KPPU yang merupakan lembaga penegak hukum dalam ranah administrasi; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga sebagai pegawai dengan jabatan Investigator Utama Pertama pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman di bidang penegakan hukum dalam ranah administrasi yang saat ini sedang mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan selanjutnya mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) serta dilanjutkan dengan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di kantor advokat secara terus menerus sebelum diangkat dan disumpah untuk menjadi advokat. Dalam kualifikasi 25 demikian, Pemohon telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Di mana, anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial akan terjadi yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti