Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Pertimbangan Hukum Mahkamah #### Pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi serta Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PENGUJIAN UU BPJS II.A. PASAL 15 AYAT (1), PASAL 15 AYAT (2), PASAL 16 AYAT (1), PASAL 16 AYAT (2), PASAL 19 AYAT (1), PASAL 19 AYAT (2), DAN PASAL 19 AYAT (3) UU BPJS BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1), PASAL 28H AYAT (3), PASAL 28C AYAT (2) UUD 1945 KARENA PEMBERI KERJA TIDAK MEMPUNYAI PILIHAN LAIN SELAIN JASA PEMERINTAH (BPJS) UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPADA DIRI DAN PEKERJANYA 16. Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS menyatakan bahwa: (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS menyatakan bahwa: (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. selanjutnya Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS berbunyi: (1) Pemberi Kerja w... #### Pokok Permohonan PEMOHON 1. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena pemberi kerja tidak mempunyai pilihan lain selain jasa pemerintah (BPJS) untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik kepada pekerjanya; 2. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena Pekerja atau Pemberi Kerja tidak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dan hak milik pribadinya terampas; 3. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan ayat (4) UU BPJS merugikan hak konstitusi Pemberi Kerja karena tidak dapat berpartisipasi dalam memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan ancaman sanksi adminitrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja bersifat diskriminatif dan merendahkan martabat kemanusiaan sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (4), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan... nya adalah: 1. Pengembangan sistem jaminan sosial adalah bagian dari pelaksanaan fungsi negara yang kewenangan untuk menyelenggarakannya berada di tangan pemegang kekuasaan pemerintah negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam UU Pemda khususnya Pasal 22 huruf h, bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tetapi dapat juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka UU SJSN tidak boleh menutup peluang Pemerintah Daerah untuk ikut juga mengembangkan sistem jaminan sosial; 2. Pasal 5 ayat (1) UU SJSN harus ditafsirkan bahwa ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk pembentukan badan penyelenggara tingkat nasional yang berada di pusat, sedangkan untuk pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tingkat daerah dapat dibentuk dengan peraturan daerah dengan memenuhi ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam UU SJSN. Dengan demikian, keberadaan Jamkesda atau Bapel JPKM adalah legal dan dipayungi oleh UUD dan UU Pemda. Jamkesda dan Bapel JPKM dapat berperan secara sinergis dengan BPJS Kes Pusat. Semestinya, Jamkesda dan Bapel JPKM ditempatkan pada posisi sebagai mitra kerja BPJS Pusat sehingga masalah yang tercecer yang tidak akan bisa dikelola dengan baik oleh BPJS dapat di-cover oleh Jamkesda dan Bapel JPKM. Yang perlu diintegrasikan adalah penjaminan program jaminan kesehatan sosial sehingga masalah portabilitas dan lainnya bukan... ### Isu Konstitusional Perkara ini menguji ketentuan terhadap: - [[Pasal 34 ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]] - [[Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]] - [[Pasal 28H ayat (4) UUD 1945]] - [[Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]] ##