Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2) berkaitan dengan frasa “unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, Pasal 59 ayat (4) berkaitan dengan frasa “atau kaidah internasional”, dan Pasal 68 ayat (4) berkaitan dengan kata “dapat” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015, selanjutnya disebut UU 18/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 105 [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, in casu UU 18/2009 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 106 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Para Pemohon mendalilkan: • Pemohon I adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kajian perdagangan dan investasi yang berkaitan dengan perjanjian internasional melalui WTO, FTA, dan berbagai kebijakan perdagangan di dalam negeri, seperti pencabutan subsidi, penghapusan/pengurangan tarif, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, dan kebijakan investasi lainnya, bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya; • Pemohon II adalah Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yang bidang keahliannya adalah ilmu kedokteran dan pertanian dengan objek profesinya yang berkaitan dengan berbagai spesies hewan dan penyakit-penyakitnya, termasuk penyakit hewan yang menular, yang dapat menulari manusia, serta memiliki kewenangan memberikan sertifikasi kesehatan hewan (veteriner) untuk penjaminan keamanan kesehatan hewan hidup maupun produk-produk asal hewan yang digunakan manusia/masyarakat. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan hak yang telah diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 107 • Pemohon III adalah Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yang mewadahi perkumpulan peternak sapi perah di Indonesia. Dengan berlakunya sistem zona yang memberlakukan minimum security, akan mengancam kesehatan ternak yang berakibat merugikan hak konstitusional Pemohon; • Pemohon IV adalah organisasi massa yang berbasis isu pertanian, peternakan dan nelayan yang melakukan kegiatan advokasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat petani, peternak dan nelayan. Dengan diberlakukannya UU 18/2009 berakibat dirugikan hak konstitusionalnya; • Pemohon V adalah Serikat Petani Indonesia (SPI). Pemohon merupakan organisasi massa petani yang terus-menerus aktif melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak petani, peternak, dan nelayan di Indonesia, serta penguatan organisasi tani dalam rangka menghadapi perjanjian perdagangan internasional dan liberalisasi sektor pertanian; • Pemohon VI adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang selalu aktif melakukan advokasi bagi upaya perlindungan konsumen di Indonesia; • Pemohon VII adalah yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yang merupakan organisasi yang aktif melakukan advokasi dan penguatan organisasi petani terkait dengan isu-isu agrarian reform secara luas, termasuk yang berkaitan dengan sumber produksi, alat produksi dalam menjalankan produksi termasuk ternak, meningkatkan produktivitas, dan keberlangsungan usaha taninya; • Pemohon VIII-IX adalah peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi. Dengan berlakunya sistem zona yang mengancam kesehatan ternak, menjadikan importasi daging segar yang sangat bebas akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta berlakunya depopulasi tanpa kompensasi berpotensi merugikan hak konstitusionalnya; • Pemohon X-XV adalah para pedagang daging sapi menyatakan terlanggar hak konstitusionalnya jika ketentuan UU 18/2009 yang mengatur pemberlakuan sistem zona yang mengancam keselamatan dan kesehatan ternak, akan merugikan bagi Pemohon dalam menjalankan usahanya; 108 • Pemohon XVI-XVII adalah para dokter hewan yang melakukan sumpah jabatan dan tunduk pada kode etik profesi dokter hewan, sehingga dengan terpangkasnya otoritas veteriner oleh adanya Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 berkaitan dengan kata “dapat” mengancam eksistensi profesi yang berbasis pada profesionalisme dokter hewan; • Pemohon XVIII–XIX adalah para konsumen daging dan susu segar yang akan mengalami kerugian konstitusional berupa tidak tersedianya daging hewan yang sehat serta susu yang sehat, jika prins