Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010, Termohon telah melakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali 5 di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 dan melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Laporan Termohon perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di Seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, bertanggal 22 Oktober 2010; [3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon di Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 – Hasil PSU (Model DA-KWK) bertanggal 12 Oktober 2010 dan telah diperkuat oleh Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1066/KPU-TMH/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010, dan diperoleh hasil sebagai berikut: No. Urut Nama Pasangan Calon TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 Jumlah Akhir 1 LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG 110 164 183 192 190 187 1026 2 CAROLL J.A. SENDUK, S.H. dan Drs. AGUST EL PAAT 1 - 1 2 - - 4 3 JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan 178 141 125 125 122 116 807 6 JIMMY F. EMAN, SE. Ak 4 Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, SH. M.Si - 1 - - - - 1 [3.3] Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1065/KPU-TMH/X/2010 perihal Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon Kecuali Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010 dan telah diperkuat oleh Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1066/KPU-TMH/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010, dan diperoleh hasil sebagai berikut: a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang memperoleh 19.364 suara; b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Caroll J.A. Senduk, SH dan Drs. Agust El. Paat memperoleh 11.038 suara; c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jefferson S.M. Rumajar, SE dan Jimmy F. Eman, SE. Ak memperoleh 20.708 suara; d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Jeffry F. Motoh dan Drs. Johny P. Mambu, SH. M.Si memperoleh 4.318 suara; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4.